Pelemahan rupiah banyak dipengaruhi faktor ekstenal, sehingga berada di luar kendali. DPR ajak bersiap hadapi krisis. Apriyani Kurniasih.
Jakarta—Dewan Perwakilan Rakyat memanggil Bank Indonesia (BI) untuk membahas kondisi ekonomi terkini. Selain pelambatan pertumbuhan ekonomi, masalah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pun tak luput menjadi perhatian DPR.
“Tentu apa yang akan disampaikan oleh Gubernur BI, akan menjadi perhatian kami. Apa yang dialami ekonomi Indonesia saat ini, akibat dari kondisi dunia. Kita akan mencari jalan keluar bersama, antara DPR dan Pemerintah,” kata Setya Novanto, Ketua DPR.
Sementara itu, Fadli Zon, Wakil Ketua DPR mengatakan, pihaknya sudah mendengar langsung dari Gubernur BI terkait bagaimana pandangan dan apa yang sudah dilakukan BI dalam menghadapi situasi ekonomi sekarang ini. Termasuk bagaimana BI membaca faktor eksternal dan internal dan respon atau intervensi terhadap kondisi saat ini.
Selain itu, lanjut Fadli, ada juga diskusi sampai sejauh mana pelemahan nilai tukar rupiah. Kita mengakui, faktor-faktor eksternal itu memang banyak di luar kendali sehingga sulit untuk memprediksi. Walaupun dari data-data yang ada, dari sisi inflasi, cadangan devisa, masih relatif kuat dan bagus. Tetapi soal Surat Utang, faktor The Fed, dan devaluasi Yuan, ini di luar kendali,” papar Fadli.
“Perlu ada perlu koordinasi banyak lembaga. Lembaga-lembaga ini harus duduk bersama dengan Presiden” imbuh Fadli.
Fadli Zon pun menyarankan untuk tidak menyajikan prediksi yang tidak mepunyai dasar. Ia pun mengajak untuk menghadapi (perlembatan) ini secara konservatif. “Lebih bagus kita menghadapi satu krisis, daripada menganggap ini bisa kita handle, tapi kenyataannya tidak bisa. Jadi lebih bagus kita mempersiapkan itu,” tambahnya.
Untuk menghadapi kondisi ekonomi yang kurang bersahabat ini, pemerintah perlu mengerahkan potensi dalam negeri. Hal itu perlu dilakukan agar kondisi domestik bisa bertahan terhadap arus kirisis yang sudah melanda secara global.
“Kita memiliki potensi. Misalnya bagaimana proses percepatan penyerapan anggaran, dimana saat ini masih rendah. Itu salah satu masalah. Dimana letak koordinasi agar penyerapan anggaran ini lebih cepat,” tutur Fadli Zon lagi.
Fadli juga berharap, sektor-sektor nasional lain tetap dapat berkembang tanpa terkena imbas krisis ini. “Yang menajdi concern adalah buruh dan kekuatan perusahaan. Tentunya, perlu ada kebijakan yang pro kepada pertumbuhan” pungkas Fadli
Jakarta - Orderkuota berkolaborasi dengan Nobu meluncurkan Madera, sebuah rekening digital serba bisa. Peluncuran Madera… Read More
Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto memulai lawatan kenegaraan perdana ke sejumlah negara, antara lain… Read More
Jakarta - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) mendukung program pemerintah dalam menyediakan makanan bergizi… Read More
Jakarta – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi berkomitmen penuh untuk mendongkrak rasio kepesertaan masyarakat… Read More
Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI mencatat penerimaan pajak hingga Oktober 2024 mencapai Rp1.517,53 triliun,… Read More
Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto memulai kunjungan kerja luar negeri perdananya, dengan mengunjungi sejumlah negara… Read More