Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Eric Thohir dan Komisi VI DPR RI hari ini (04/07), menggelar Rapat Kerja pengambilan keputusan terhadap usulan BUMN penerima Penyertaan Modal Negara (PMN) 2023 dan Inisiatif Corporate Action 2022
Jakarta – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memanggil perwakilan Badan Intelejen Negara (BIN) untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mendapatkan masukan terkait seleksi calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) Destry Damayanti.
Wakil ketua Komisi XI DPR Hafisz Tohir menjelaskan, pihaknya menerima masukan dari sudut pandang badan intelejen guna menelusuri jalan karir dan pribadi dari Destry Damayanti.
“BIN itu kan memang badan intelijen negara yang ditugasi untuk bergerak secara silent artinya mereka itu mengetahui profil image karakter atau juga perjalanan hidup dari calon calon pemimpin bangsa ini,” kata Tohir usai menghadiri rapat di Kompleks DPR RI Jakarta, Senin 8 Juli 2019.
Rapat yang digelar tertutup pada pukul 14:00 tersebut juga membahas mengenai wawasan kebangsaan Destry serta perjalanan karier calon DGS BI pengganti Mirza Adityaswara tersebut.
“Maka itu penting bagi kita melihat figur-figur , apalagi ini nomor dua di BI dia membawa kepentingan Indonesia di atas segalanya,” kata Tohir.
Nama Destry Damayanti merupakan calon tunggal Deputi Gubernur Senior (DGS) BI yang diajukan Presiden Joko Widodo kepada DPR. Dirinya akan menggantikan DGS BI saat ini, yakni Mirza Adityaswara, yang masa jabatannya selesai pada Juli 2019.
Sebelum menjabat di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Destry pernah menduduki jabatan penting seperti Kepala Ekonom Bank Mandiri, Direktur Eksekutif Mandiri Institute, hingga Ketua Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More