Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Eric Thohir dan Komisi VI DPR RI hari ini (04/07), menggelar Rapat Kerja pengambilan keputusan terhadap usulan BUMN penerima Penyertaan Modal Negara (PMN) 2023 dan Inisiatif Corporate Action 2022
Jakarta – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memanggil perwakilan Badan Intelejen Negara (BIN) untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mendapatkan masukan terkait seleksi calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) Destry Damayanti.
Wakil ketua Komisi XI DPR Hafisz Tohir menjelaskan, pihaknya menerima masukan dari sudut pandang badan intelejen guna menelusuri jalan karir dan pribadi dari Destry Damayanti.
“BIN itu kan memang badan intelijen negara yang ditugasi untuk bergerak secara silent artinya mereka itu mengetahui profil image karakter atau juga perjalanan hidup dari calon calon pemimpin bangsa ini,” kata Tohir usai menghadiri rapat di Kompleks DPR RI Jakarta, Senin 8 Juli 2019.
Rapat yang digelar tertutup pada pukul 14:00 tersebut juga membahas mengenai wawasan kebangsaan Destry serta perjalanan karier calon DGS BI pengganti Mirza Adityaswara tersebut.
“Maka itu penting bagi kita melihat figur-figur , apalagi ini nomor dua di BI dia membawa kepentingan Indonesia di atas segalanya,” kata Tohir.
Nama Destry Damayanti merupakan calon tunggal Deputi Gubernur Senior (DGS) BI yang diajukan Presiden Joko Widodo kepada DPR. Dirinya akan menggantikan DGS BI saat ini, yakni Mirza Adityaswara, yang masa jabatannya selesai pada Juli 2019.
Sebelum menjabat di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Destry pernah menduduki jabatan penting seperti Kepala Ekonom Bank Mandiri, Direktur Eksekutif Mandiri Institute, hingga Ketua Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More