Jakarta – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memanggil perwakilan Badan Intelejen Negara (BIN) untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mendapatkan masukan terkait seleksi calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) Destry Damayanti.
Wakil ketua Komisi XI DPR Hafisz Tohir menjelaskan, pihaknya menerima masukan dari sudut pandang badan intelejen guna menelusuri jalan karir dan pribadi dari Destry Damayanti.
“BIN itu kan memang badan intelijen negara yang ditugasi untuk bergerak secara silent artinya mereka itu mengetahui profil image karakter atau juga perjalanan hidup dari calon calon pemimpin bangsa ini,” kata Tohir usai menghadiri rapat di Kompleks DPR RI Jakarta, Senin 8 Juli 2019.
Rapat yang digelar tertutup pada pukul 14:00 tersebut juga membahas mengenai wawasan kebangsaan Destry serta perjalanan karier calon DGS BI pengganti Mirza Adityaswara tersebut.
“Maka itu penting bagi kita melihat figur-figur , apalagi ini nomor dua di BI dia membawa kepentingan Indonesia di atas segalanya,” kata Tohir.
Nama Destry Damayanti merupakan calon tunggal Deputi Gubernur Senior (DGS) BI yang diajukan Presiden Joko Widodo kepada DPR. Dirinya akan menggantikan DGS BI saat ini, yakni Mirza Adityaswara, yang masa jabatannya selesai pada Juli 2019.
Sebelum menjabat di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Destry pernah menduduki jabatan penting seperti Kepala Ekonom Bank Mandiri, Direktur Eksekutif Mandiri Institute, hingga Ketua Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (*)
Editor: Rezkiana Np
Jakarta - Terdakwa Harvey Moeis dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi pada penyalahgunaan izin usaha… Read More
Jakarta - PT KAI (Persero) Daop 1 Jakarta terus meningkatkan kapasitas tempat duduk untuk Kereta… Read More
Jakarta – Starbucks, franchise kedai kopi asal Amerika Serikat (AS) tengah diterpa aksi pemogokan massal… Read More
Jakarta - Dalam rangka menyambut Natal 2024, Bank Mandiri menegaskan komitmennya untuk berbagi kebahagiaan melalui… Read More
Jakarta – Sejumlah bank di Indonesia melakukan penyesuaian jadwal operasional selama libur perayaan Natal dan… Read More
Jakarta - Masyarakat perlu bersiap menghadapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Salah… Read More