DPR Nilai RAPBN 2026 Realistis Percepat Transisi Energi dan Tingkatkan Investasi

Jakarta – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto cukup realistis, meski membutuhkan kerja keras untuk mencapainya. APBN 2026 diproyeksikan mencapai Rp3.700 triliun, dengan belanja negara Rp3.100 triliun dan defisit 2,48 persen.

Menurut Sugeng, asumsi makro yang digunakan pemerintah, seperti pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar 70 dolar AS per barel, dan lifting minyak 610 ribu barel per hari, berada dalam koridor wajar di tengah kelesuan ekonomi global.

“Dengan kondisi ini, target pertumbuhan memerlukan kerja keras, terutama pada sisi konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, serta dorongan ekspor dan investasi,” ujar Sugeng, dikutip, Sabtu, 16 Agustus 2025.

Baca juga : Target Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN 2026 Tembus Rp3.136 T, Ini Rinciannya

Sugeng menyoroti sektor energi yang menjadi fokus Presiden. Ia menyambut baik komitmen percepatan transisi energi menuju energi baru terbarukan (EBT) 100 persen dalam 10 tahun, dengan memanfaatkan potensi tenaga surya, angin, dan panas bumi.

Namun, ia menegaskan pentingnya kesiapan infrastruktur dan regulasi, termasuk percepatan pengesahan UU Energi Baru dan Terbarukan untuk memberikan kepastian hukum dan usaha.

Di sisi lain, ia mengingatkan adanya tantangan teknis pada produksi minyak nasional yang masih bergantung pada dua blok utama, yakni Blok Cepu Banyu Urip dan Blok Rokan.

Rencana shutdown untuk overhaul di Blok Cepu pada September diperkirakan menahan produksi di kisaran 600 ribu barel per hari. “Ini tantangan bagi pembantu presiden untuk merealisasikan visi di sektor energi,” katanya.

Baca juga : Prabowo Patok Defisit 2,48 Persen dari PDB dalam RAPBN 2026

Sugeng juga menyoroti kebutuhan investasi besar untuk mendorong pertumbuhan hingga 8 persen pada 2029. Target akumulasi investasi hingga 2029 sebesar Rp13.700 triliun menuntut realisasi investasi tahunan lebih dari Rp2.000 triliun.

“Investasi harus berkualitas dan mampu menciptakan lapangan kerja, baik dari investasi asing langsung maupun domestik,” tegasnya.

Menyinggung kontribusi BUMN, Sugeng mengungkapkan bahwa laba BUMN yang sebelumnya masuk ke APBN kini dialihkan menjadi dana investasi antara, dengan nilai sekitar Rp80 triliun. Ia mendorong dana ini dimanfaatkan untuk proyek strategis seperti kompleks industri petrokimia, yang memiliki efek ganda terhadap perekonomian.

“Dengan aset BUMN yang mencapai 1 triliun dolar AS, modal ini bisa mengundang investor untuk proyek jangka menengah dan panjang,” pungkasnya. (*)

Editor: Galih Pratama