Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto: istimewa)
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons usulan anggota fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar asumsi nilai tukar rupiah tahun depan tidak melebihi Rp16.700 per dolar AS.
Adapun dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 rupiah diperkirakan dikisaran Rp16.500-Rp 16.900 per dolar AS.
Sri Mulyani menyebutkan, asumsi rupiah di rentang Rp16.500-Rp16.900 per dolar AS merupakan langkah antisipasi pemerintah dalam menghadapi gejolak global.
“Pemerintah menyampaikan rentang Rp16.500-Rp 16.900 per dolar AS memberikan antisipasi dan fleksibilitas di dalam menghadapi gejolak global,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa, 1 Juli 2025.
Baca juga: DPR Minta Ekonomi 2026 Tumbuh di Atas 6 Persen, Sri Mulyani Ungkap Tantangannya
Sri Mulyani menyatakan, pemerintah menghargai masukan dari fraksi Gerindra yang mengusulkan rupiah ada di kisaran Rp16.200-Rp 16.500 per dolar AS. Partai Presiden Prabowo ini menilai, rentang tersebut sebagai bentuk kehati-hatian atas risiko global dan tingginya suku bunga di AS.
Sementara fraksi dari PKB memberikan pendapat agar asumsi nilai tukar rupiah itu dipersempit di kisaran Rp16.300-Rp 16.700 per dolar AS.
“Bersama BI pemerintah memperkuat koordinasi di dalam menjaga stabilitas nilai tukar,” ungkapnya.
Baca juga: Rupiah Bisa Balik ke Level Rp15.000 per Dolar AS? Ini Jawaban BI
Lebih lanjut, untuk strategi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) juga akan dilakukan secara hati-hati dan fleksibel.
“Strategi penerbitan SBN, yang terus hati-hati dan fleksibel ditujukan untuk menjaga yield dari SBN. SBN 10 tahun akan tetap dijaga terkendali dengan imbal hasil 6,6-7,2 persen,” tandasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More