DPR Minta Perbankan Lebih Berpihak pada Masyarakat dan Dorong Kredit UMKM

Poin Penting

• DPR meminta perbankan berpihak pada masyarakat, khususnya dalam penyaluran dana ekonomi Rp200 triliun agar suku bunga lebih rendah dan perputaran ekonomi lebih cepat.
• Komisi XI DPR menyoroti lambatnya penyaluran kredit ke UMKM, yang merupakan sektor penting penyerap tenaga kerja dan penggerak ekonomi rakyat.
• OJK dan Himbara diminta menyusun strategi progresif, termasuk penyederhanaan prosedur, penurunan bunga, serta inovasi pembiayaan digital untuk memperkuat UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di atas 6 persen pada 2026.

Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Faujia Helga Tampubolon, menegaskan pentingnya keberpihakan sektor perbankan kepada masyarakat dalam penyaluran dana ekonomi yang tengah digalakkan pemerintah.

“Kami dari Komisi VI ingin melihat bagaimana perbankan benar-benar berpihak kepada masyarakat dalam menyalurkan dana ekonomi, termasuk program pendanaan sebesar Rp200 triliun yang saat ini tengah digulirkan,” ujarnya, saat kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI, di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, dinukil laman DPR, Selasa, 7 Oktober 2025.

Ia pun menekankan agar pihak perbankan menyiapkan program yang jelas, terarah, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat untuk mempercepat perputaran ekonomi.

“Kalau bisa, bunganya lebih kecil agar perputaran ekonomi di masyarakat berjalan lebih cepat dan tidak memberatkan. Jangan sampai kebijakan yang tidak tepat justru menimbulkan kerugian negara dan imbasnya kembali kepada masyarakat,” tambahnya.

Baca juga: Tanggapan Permata Bank soal Pembagian Dividen Tahun Buku 2025

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI, Habib Idrus Salim Aljufri menyoroti melambatnya penyaluran kredit perbankan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Padahal, sektor UMKM merupakan tulang punggung ekonomi rakyat yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Idrus mendesak agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Himbara menyusun strategi yang lebih progresif dan adaptif dalam mendukung pembiayaan UMKM. Hal ini mencakup penyederhanaan prosedur, penurunan bunga pinjaman, dan inovasi produk pembiayaan berbasis digital yang lebih ramah bagi usaha kecil.

UMKM Didorong Jadi Penggerak Ekonomi Nasional

Menurutnya, jika akses kredit UMKM bisa dipermudah dan disalurkan secara tepat sasaran, maka sektor ini akan mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca juga: Transformasi Sistem Keuangan RI oleh AI dan Blockchain, OJK Dorong Regulasi Ketat

Bahkan, ia menilai kontribusi UMKM dapat membantu Indonesia mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen pada 2026.

“Kalau kredit disalurkan tepat sasaran, UMKM bisa berkembang lebih cepat, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat daya saing nasional. Ini akan jauh lebih produktif dibandingkan jika dana hanya tersimpan tanpa nilai tambah di sistem perbankan,” pungkasnya. (*)

Editor: Yulian Saputra