DPR Minta Pemerintah Siapkan Skenario Fiskal Darurat Imbas Konflik AS-Iran

Poin Penting

• Pemerintah diminta aktifkan skenario fiskal kontinjensi dan koordinasi dengan Bank Indonesia untuk stabilisasi rupiah serta likuiditas pasar
• Lonjakan harga minyak dan volatilitas nilai tukar berisiko menaikkan harga barang, BBM, dan menekan daya beli, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri
• Pemerintah harus memastikan pasokan energi dan kelancaran distribusi agar dampak harga tinggi tidak menimbulkan kenaikan harga berlapis bagi masyarakat.

Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah segera mengaktifkan skenario fiskal kontinjensi dan memperkuat stabilitas moneter menyusul eskalasi serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Konflik tersebut dinilai berpotensi menekan perekonomian nasional.

Ia mengatakan, ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan negara kunci dalam rantai pasok energi global berisiko memicu lonjakan harga minyak dan volatilitas pasar keuangan.

Di mana, dampaknya dapat menekan nilai tukar rupiah, membebani subsidi energi dalam APBN, serta mendorong kenaikan harga barang dan jasa di dalam negeri, terutama menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

Baca juga: Iran Tutup Selat Hormuz, Harga Minyak Dunia Berpotensi Tembus USD200 per Barel

Menurut Misbakhun, momentum Ramadan identik dengan peningkatan konsumsi masyarakat. Jika pada saat bersamaan harga energi global melonjak dan nilai tukar bergejolak, tekanan inflasi domestik akan semakin besar.

“Momentum Ramadan selalu identik dengan meningkatnya konsumsi masyarakat. Jika pada saat yang sama harga energi global melonjak dan nilai tukar berfluktuasi, maka tekanan terhadap inflasi domestik akan semakin terasa. Jadi pemerintah harus bergerak cepat dengan skenario fiskal yang jelas dan langkah stabilisasi yang konkret,” ujarnya, dikutip Antara, Selasa, 3 Maret 2026.

Ia menilai Kementerian Keuangan perlu menyiapkan skenario fiskal darurat yang realistis, termasuk kemungkinan penyesuaian postur belanja negara jika harga minyak dunia bertahan tinggi. 

Penguatan cadangan fiskal dan penajaman prioritas belanja disebut penting agar ruang APBN tetap terjaga tanpa mengorbankan program perlindungan sosial.

Di sisi moneter, Misbakhun menekankan pentingnya koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan likuiditas pasar keuangan. Menurut dia, gejolak global kerap memicu arus keluar modal dan tekanan terhadap rupiah.

Baca juga: Konflik Timur Tengah Memanas, Pakar Nilai Impor Minyak AS Jadi Opsi Mitigasi

“Stabilitas rupiah dan kecukupan likuiditas perbankan tidak boleh terganggu. Dunia usaha memerlukan kepastian, sementara masyarakat membutuhkan rasa aman. Oleh karena itu, kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan selaras untuk menenangkan gejolak pasar,” ujarnya.

Selain itu, ia meminta pemerintah memastikan ketersediaan pasokan energi dan kelancaran distribusi logistik dalam negeri. 

Sebab, apabila harga minyak melonjak signifikan, pemerintah dinilai perlu menyiapkan langkah penyangga agar harga bahan bakar minyak (BBM) domestik tidak memicu efek berantai terhadap harga pangan dan kebutuhan pokok.

“Yang harus kita lindungi adalah daya beli masyarakat. Jangan sampai mereka menghadapi kenaikan harga berlapis di saat sedang menjalankan ibadah Ramadhan dan bersiap menyambut Idulfitri,” kata Misbakhun.

Komisi XI DPR, kata dia, akan memantau respons kebijakan pemerintah terhadap dampak konflik tersebut, termasuk terhadap subsidi energi, inflasi, nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan nasional. (*)

Editor: Galih Pratama