DPR Minta Kepastian RAPBN 2018 Berdampak ke Ekonomi

DPR Setujui RUU RUU Liberalisasi Jasa Keuangan Di Rapat Paripurna

Jakarta – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk dapat meyakinkan terkait dengan asumsi dasar makro ekonomi yang tercatat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 dapat memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian.

Demikian pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Ketua Komisi XI DPR-RI, Melchias Marcus Mekeng di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin, 12 Juni 2017. Menurutnya, penting bagi pemerintah untuk bisa memastikan asumsi makro dalam RAPBN 2018 yang diajukan ke Komisi XI tersebut bisa terealisasi di akhir tahun depan.

Sebagai informasi dalam RAPBN 2018, pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi dengan range 5,4-6,1 persen, inflasi kisaran 3 persen plus minus 1 persen, serta nilai tukar rupiah Rp13.500-Rp13.800 per US$, suku bunga SPN 4,8-5,6 persen, sedangkan asumsi harga minyak mentang Indonesia (ICP) US$ 45-US$ 60 per barel.

“Kami meminta pemerintah bisa meyakinkan Komisi XI DPR terkait dengan asumsi dasar RAPBN 2018, oleh karena itu, kami persilahkan menkeu, menteri PPN, gubernur BI dan Kepala BPS untuk mempresentasikan,” ujar Mekeng.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menngungkapkan, bahwa penetapan range asumsi dasar RAPBN 2018 tersebut didasari oleh adanya pemulihan optimisme perekonomian global yang telah dirilis oleh beberapa lembaga salah satunya Dana Moneter Internasional (IMF).

“Ini sejalan dengan perekonomian global yang membaik seperti Amerika dan Eropa,” ucap Sri Mulyani.

Dia mengatakan, pertumbuhan ekonomi di 2018 yang ditetapkan kisaran 5,4-6,1 persen, akan didorong oleh 3 faktor yakni konsumsi, investasi dan belanja pemerintah. “Konsumsi dengan menjaga inflasi tetap rendah, apalagi persiapan untuk kegiatan Asian Games dan pemilu yang akan ada peningkatan permintaan barang dan jasa,” paparnya.

Sedangkan dari sisi investasi akan mengandalkan dari non fiskal, yaitu perbankan, capital market seiring dengan perbaikan iklim investasi Indonesia, serta peningkatan rating menjadi investment grade. “Investasi kunci membuat pertumbuhan tinggi dengan sumber investasi non pemerintah cukup berarti,” tutupnya. (*)

Rezkiana Nisaputra