DPR Kritisi Asumsi RAPBN 2018

Jakarta–Dalam rapat paripurna yang juga dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto, Anggota komisi XI DPR fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun mengritisi target pertumbuhan ekonomi pemerintah yang dinilainya terdapat beberapa anomali dan paradoks.

“Pemerintah ingin kelihatan kredibel makanya dilakukan koreksi atas asumsi penerimaan. Kalau saya sudah saya sampaikan bahwa ada beberapa anomali dan paradoks terhadap RAPBN ini. Karena target pertumbuhan ekonomi naik 5,1 menjadi 5,2 persen. Tapi pemerintah memotong Rp50 triliun penerimaan pajak,” ungkap Misbakhun di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 11 Juli 2017.

Sebagaimana diketahui hingga Mei 2017, penerimaan pajak baru mencapai Rp468,1 triliun atau 31,2 persen dari target APBN 2017 sebesar Rp1.498,9 triliun. Dalam pembahasan APBN-P 2017, pemerintah memperkirakan terjadi shorfall penerimaan perpajakan sekitar Rp48 triliun. Sehingga Pemerintah memangkas turun target penerimaan pajak menjadi Rp1.451 triliun.

Selain itu, Misbakhun juga menyampaikan pendapatnya mengenai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang dinilainya harus segera rampung pada Juli 2017.

“Pembahasan RAPBN ini kan harus selesai Juli ini. Tinggal waktu 17 hari dan harus sudah Paripurna. Berarti ada sekitar 13 hari pembahasan. Sementara masing-masing Kementerian/Lembaga ini kan harus dibahas di masing-masing komisi sehingga ini periode yang sibuk sekali sambil menunggu presiden membacakan nota keuangan,” tutur Misbakhun.

Tercatat pada asumsi dasar dalam RAPBN 2018 sebagai berikut:

• Pertumbuhan ekonomi: 5,2-5,6 persen
• Laju inflasi: 2,5-4,5 persen
• Nilai tukar rupiah: Rp 13.300-13.500 per dolar AS
• Tingkat bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan: 4,8-5,6 persen
• Harga minyak mentah Indonesia: 45-55 dolar AS per barel Harga minyak bumi: 771-815 ribu barel per hari (*)

 

 

Editor: Paulus Yoga