DPR Kritik Wacana WFH 1 Hari per Pekan, Ini Risiko yang Dikhawatirkan

Poin Penting

• DPR minta wacana WFH satu hari dikaji ulang, karena dinilai belum tentu efektif menekan konsumsi BBM.
• Ada risiko peningkatan mobilitas non-esensial dan dampak ke UMKM, terutama pelaku usaha di sekitar perkantoran.
• DPR dorong fokus pada perbaikan subsidi energi, agar lebih tepat sasaran dibanding membatasi aktivitas kerja.

Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, meminta pemerintah meninjau ulang wacana penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan sebagai upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Menurutnya, target efisiensi hingga 20 persen yang disampaikan pemerintah perlu dikaji lebih mendalam agar tidak meleset dari kondisi riil di lapangan.

Baca juga: Krisis Energi Dinilai Jadi Momentum Benahi Subsidi BBM-LPG Agar Tepat Sasaran

Ateng menyampaikan, upaya menekan beban subsidi energi memang menjadi kebutuhan mendesak di tengah tekanan harga minyak global dan ketidakpastian geopolitik. Namun, kebijakan yang diambil harus berbasis perhitungan yang matang dan tepat sasaran, bukan sekadar asumsi.

“WFH satu hari belum tentu efektif menurunkan konsumsi BBM. Ada potensi pergeseran aktivitas, dari mobilitas kerja menjadi mobilitas non esensial,” ujarnya dikutip laman DPR, Jumat, 27 Maret 2026.

Berpotensi Picu Mobilitas dan Tekan UMKM

Ia menilai, pendekatan yang terlalu sederhana dalam membaca pola konsumsi energi justru berisiko meleset dari tujuan awal. Tanpa pembatasan aktivitas seperti pada masa pandemi, masyarakat tetap akan melakukan perjalanan.

Bahkan, jika diterapkan mendekati akhir pekan, kebijakan ini berpotensi mendorong peningkatan mobilitas ke luar kota. Selain aspek konsumsi BBM, Ateng juga menyoroti potensi dampak ekonomi yang kerap luput dari perhitungan.

Berkurangnya aktivitas perkantoran dapat menekan pendapatan pelaku usaha kecil di sekitar pusat kerja, seperti pedagang kaki lima hingga pengemudi transportasi daring.

“Jangan sampai kebijakan penghematan energi justru memukul ekonomi rakyat kecil yang bergantung pada aktivitas harian di kawasan perkantoran,” ujar Politisi Fraksi PKS itu.

Baca juga: Krisis Energi Global, Presiden Korea Selatan Minta Warganya Persingkat Waktu Mandi

Di sisi lain, ia menambahkan, biaya operasional tidak benar-benar hilang, melainkan bergeser ke rumah tangga, seperti meningkatnya konsumsi listrik. Hal ini membuat efektivitas kebijakan WFH dalam konteks penghematan energi menjadi dipertanyakan.

Fokus pada Perbaikan Subsidi Energi

Karena itu, Ateng menegaskan bahwa arah kebijakan penghematan energi seharusnya difokuskan pada pembenahan sistem distribusi subsidi agar lebih tepat sasaran.

“Masalah utamanya bukan pada jumlah konsumsi semata, tetapi pada siapa yang menikmati subsidi. Ini yang harus dibenahi,” kata Politisi Fraksi PKS ini.

Ia mendorong pemerintah untuk memperketat penyaluran BBM bersubsidi, termasuk membatasi penggunaannya bagi kendaraan dengan kapasitas mesin besar. Langkah ini dinilai lebih berdampak langsung dalam menekan konsumsi tanpa membebani masyarakat kecil.

Baca juga: Gubernur Babel Perintahkan ASN Bersepeda demi Hemat BBM

Selain itu, percepatan reformasi skema subsidi juga dinilai krusial agar bantuan energi benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak.

“Penghematan harus dilakukan dengan cara yang tepat. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru membebani masyarakat, tetapi tidak menyentuh akar persoalan,” pungkasnya. (*)

Editor: Yulian Saputra