News Update

DPR: Holding Ultra Mikro Hadirkan Akses Keuangan Hingga Pelosok

Jakarta – Pembentukan holding ultra mikro yang melibatkan tiga badan usaha milik negara (BUMN) dinilai akan menjadi solusi penyediaan produk keuangan berbiaya murah hingga ke pelosok negeri.

Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN sedang mematangkan rencana pembentukan sinergi ultra mikro yang melibatkan tiga BUMN. Ketiga BUMN tersebut yaitu PT Pegadaian (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) yang akan menjadi induk.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade menyampaikan, bahwa pihaknya sangat mendukung pembentukan holding BUMN untuk ultra mikro. Dia meyakini langkah ini dimaksudkan untuk mempercepat perbaikan ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di masa pemulihan ekonomi pada 2021.

Tak hanya itu, penggabungan ketiga perusahaan BUMN tersebut juga dinilai dapat mempermudah aksesibilitas masyarakat terhadap pembiayaan dengan bunga rendah hingga ke wilayah pelosok.

“Bunga pembiayaan mikro nantinya lebih murah. Kami yakin holding ini mampu meningkatkan akses pembiayaan hingga ke pelosok negeri,” tegas Andre melalui keterangan resminya di Jakarta  Rabu 17 Maret 2021.

Andre pun yakin praktik aksi korporasi kali ini lebih sehat lantaran melibatkan BRI yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia. “Harapan kami holding ini tidak hanya sebatas aksi korporasi semata, tetapi juga akan bisa memberikan dampak nyata bagi masyarakat, utamanya masyarakat kecil,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Andre menjelaskan selama ini pelaku usaha mikro kerap terkendala akses permodalan yang membuat mereka tak punya pilihan hingga akhirnya terpaksa berhubungan dengan rentenir.  “Kita tahu rentenir bisa menarik denda sesuka hati bahkan menyita aset usaha. Akhirnya pelaku usaha yang terpaksa meminjam ke rentenir terjebak dalam lingkaran setan,” ujar Andre.

Seperti diketahui, gagasan untuk pembentukan holding BUMN ultra mikro ini juga mendapat dukungan dari kalangan anggota dewan di Komisi VI DPR RI. Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung mengungkapkan menyambut positif gagasan untuk memperkuat ekosistem ultra mikro melalui rencana holding, karena merupakan langkah bagus.

“Menurut saya, itu langkah bagus. Integrasi pembiayaan ultra mikro akan memperkuat, baik dari sisi kelembagaan, permodalan dan pelayanan,” ujar Martin yang juga Anggota Fraksi Partai Nasdem.

Seperti diketahui, holding BUMN untuk ultra mikro bertujuan mendukung visi pemerintah dalam memberdayakan usaha ultra mikro, mempercepat laju inklusi keuangan, pembiayaan berkelanjutan, serta menyasar 57 juta nasabah ultra mikro. Ini mengingat, dari 57 juta nasabah segmen paling bawah tersebut sekitar 30 juta di antaranya belum memiliki akses ke sumber pendanaan formal. (*)

Editor: Rezkiana Np

Suheriadi

Recent Posts

Menilik Tantangan-Peluang Perajin Batik di Era Industri yang Menggeliat

Jakarta – Industri batik di Tanah Air menggeliat di tengah tantangan besar dari sisi produktivitas dan… Read More

4 hours ago

Inflasi Medis Melangit, Bundamedik Tempuh Langkah Ini

Jakarta - Inflasi kesehatan atau inflasi medis kini tengah menjadi sorotan sejumlah pihak. Meningkatnya biaya… Read More

5 hours ago

Prudential Indonesia-UNICEF Kolaborasi Dorong Partisipasi PAUD di NTT

Jakarta - PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) bersama Prudence Foundation berkolaborasi dengan UNICEF Indonesia… Read More

6 hours ago

Nasib Keberlanjutan Program Kartu Prakerja Ada di Tangan Prabowo

Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong keberlanjutan program Kartu Prakerja di masa kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo… Read More

6 hours ago

Merangkap Jadi Menaker, Airlangga Siapkan Rencana Kenaikan UMP Tahun Depan

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengemban tugas baru sebagai Ad Interim (tugas sementara) Menteri… Read More

6 hours ago

Pahami 4 Hal Ini Agar Terhindar dari Investasi Ilegal

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kerugian masyarakat akibat investasi ilegal atau bodong di… Read More

6 hours ago