Jakarta– Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas evaluasi kinerja dan rencana anggaran tahunan 2020.
Turut hadir dalam rapat tersebut Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto beserta anggota, dan juga Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah, Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ichsan dan anggota dewan komisioner LPS lain.
Dalam paparan awalnya, Halim melaporkan kondisi permodalan industri perbankan yang masih terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. “Hal tersebut tercermin dari rasio kecukupan modal (CAR) industri perbankan per September 2019 berada di kisaran 23,28 persen,” kata Halim di Kompleks DPR, Jakarta, Rabu, 6 November 2019.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga mencatatkan adanya perlambatan pertumbuhan DPK yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan kredit pada periode Agustus 2019 sehingga mendorong terjadinya kenaikan LDR perbankan dari level 93,81 persen pada Juli lalu menjadi 94,04 persen pada Agustus.
Halim menjelaskan, perekonomi dunia saat ini memang memasuki era perlambatan, terlebih kondisi perang dagang masih berlangsung hingga saat ini.
Dirinya memaparkan, pada bulan Oktober 2019, IMF kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3 persen pada tahun 2019 dan 3,4 persen pada 2020. Proyeksi tersebut masing-masing turun 0,2 persen dan 0,1 persen dari proyeksi pada periode sebelumnya. (*)
Editor: Paulus Yoga
Poin Penting IHSG menguat 1,46 persen ke 8.632,76, mendorong kapitalisasi pasar BEI naik 1,39 persen… Read More
Poin Penting OJK dan Polda Kalimantan Utara menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di Bank… Read More
Poin Penting IHSG naik 1,46 persen ke level 8.632,76, diikuti kenaikan kapitalisasi pasar 1,39 persen… Read More
Poin Penting NII BTN melonjak 44,49 persen yoy menjadi Rp12,61 triliun pada kuartal III 2025,… Read More
Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More
Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More