DPR Dukung Rencana Prabowo Evakuasi Korban Luka dan Anak Yatim Palestina

Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi korban luka dan anak-anak yatim piatu dari Palestina ke Indonesia.

“Korban kembali berjatuhan, sementara sebagian besar rumah sakit hancur. Maka sangat penting untuk bisa dilakukan segera evakuasi terutama korban luka dan juga anak-anak yatim piatu,” katanya, dikutip Kamis, 10 April 2025.

Sukamta menegaskan, upaya evakuasi sangat mendesak mengingat jumlah korban yang terus meningkat.

“Ada sekitar 120 ribu korban luka-luka, lebih dari 38 ribu anak yatim. Ini jumlah yang sangat besar. Perlu ada bantuan komunitas internasional untuk ikut membantu warga Gaza,” jelasnya.

Baca juga : Prabowo: Kami Siap Evakuasi Warga Palestina ke Indonesia

Anggota Komisi di DPR yang membidangi hubungan internasional tersebut pun menekankan bahwa langkah yang diambil pemerintah Indonesia tidak sama dengan ide kontroversial Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang ingin memindahkan warga Gaza secara permanen.

“Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo, jika kondisi di Gaza sudah membaik, mereka akan dikembalikan ke tanah airnya,” ujar Legislator dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.

Baca juga : Israel Berencana Gunakan Pajak Palestina USD544 Juta untuk Bayar Utang Listrik

Sukamta berharap kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke sejumlah negara di Timur Tengah dapat menghasilkan solusi nyata untuk menghentikan genosida terhadap warga Palestina.

Presiden dijadwalkan mengunjungi Turki, Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, dan Yordania pada 9–15 April 2025, untuk membahas situasi di Gaza.

Komitmen Pemerintah Indonesia

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan Indonesia siap mengevakuasi warga Gaza, Palestina, yang terluka akibat agresi militer di Gaza. Mereka akan dibawa ke Indonesia guna mendapatkan perawatan medis.

Presiden juga menyebut bahwa Menteri Luar Negeri, Sugiono, akan diutus untuk berkonsultasi dengan pemerintah Palestina terkait rencana ini sebelum pelaksanaan evakuasi dilakukan. (*)

Editor: Yulian Saputra