DPR Dorong Perbankan Kucurkan Kredit ke UMKM Tanpa Hambatan Jaminan

Poin Penting

• Perbankan dinilai belum berpihak pada UMKM, karena masih meminta jaminan dan memeriksa SLIK untuk pinjaman kecil di bawah Rp10 juta, sehingga menyulitkan pelaku usaha mikro.
• DPR menilai perbankan belum mematuhi POJK No.19/2025, yang seharusnya mempermudah akses pembiayaan bagi UMKM, dan meminta OJK memperketat monitoring.
• Kredit UMKM nyaris stagnan, di mana BI mencatat pertumbuhan hanya 0,2 persen (yoy) pada September 2025, menunjukkan perlunya percepatan penyaluran kredit mikro oleh perbankan.

Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, menyoroti masih banyaknya perbankan di Tanah Air yang belum berpihak kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam penyaluran kredit.

Menurutnya, hingga kini masih banyak perbankan yang meminta jaminan dan memeriksa catatan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) untuk pinjaman dengan nilai kecil, bahkan di bawah Rp10 juta.

“Perbankan ini masih banyak meminta jaminan, kalau misalnya di bawah 10 juta saja ya tidak perlulah ada jaminan. UMKM kita yang kecil-kecil ini kadang hanya perlu 5 juta, 10 juta tapi masih juga diperiksa SLIK-nya, masih diminta jaminan,” ujar dinukil laman DPR, Jumat, 14 November 2025.

Ia menegaskan, kebijakan tersebut tidak sejalan dengan semangat pemberdayaan UMKM yang menjadi prioritas pemerintah. Banyak pelaku usaha mikro justru tersisih karena terkendala syarat administrasi dan agunan yang tidak proporsional dengan besaran pinjaman yang dibutuhkan.

Baca juga : UMKM Masih Jadi Fokus, Bank Sampoerna Salurkan Kredit Rp11,5 T hingga September 2025

Andi menilai, kondisi ini menunjukkan bahwa perbankan belum sepenuhnya mematuhi ketentuan dalam POJK Nomor 19 Tahun 2025, yang seharusnya memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM. “Ini berarti perbankan sendiri kan belum mematuhi POJK No.19 Tahun 2025 ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, Andi meminta agar OJK meningkatkan sistem monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan tersebut di lapangan. Menurutnya, peran pengawasan OJK sangat penting agar kebijakan yang dibuat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil, bukan hanya berhenti di atas kertas.

“Saya berharap OJK membuat sisi monitoring sehingga bisa memonitor progres dari penyaluran kredit untuk UMKM,” ujar Politisi Fraksi PAN ini.

Baca juga : Polri Bongkar Kasus Pembobolan Rekening Dormant Rp204 Miliar, Ini Modusnya

Ia menambahkan, tanpa pengawasan yang kuat, berbagai kebijakan pro-UMKM akan sulit diwujudkan secara nyata. Padahal, UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional yang menyerap jutaan tenaga kerja dan menjadi penopang ekonomi rakyat di tengah tekanan global.

Dengan dorongan dari DPR, Andi berharap sinergi antara OJK, perbankan, dan pemerintah bisa mempercepat penyaluran kredit mikro tanpa hambatan jaminan dan administrasi yang memberatkan.

Diketahui, Bank Indonesia (BI) mencatat, pertumbuhan kredit perbankan di segmen UMKM pada September 2025 kian menyusut, bahkan dicatat hampir tidak tumbuh.

Tercatat, penyaluran kredit kepada UMKM hanya tumbuh sebesar 0,2 persen (yoy) menjadi Rp 1.499 triliun, setelah pada bulan sebelumnya tumbuh sebesar 1,3 persen (yoy) dengan nilai Rp1.494 triliun. (*)

Editor: Galih Pratama