DPR Desak Pemerintah Turunkan Harga BBM

Jakarta–Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI meminta pemerintah untuk segera menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini sejalan dengan harga minyak dunia yang terus turun.

“Saat ini harga BBM bersubsidi masih tinggi. BBM untuk transportasi juga tinggi, padahal harga minyak dunia sangat rendah. Kapan pemerintah mau menurunkan harga BBM lagi?,” ujar Anggota Banggar Bambang Haryo Soekartono, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 17 Februari 2016.

Menurutnya, jika harga BBM diturunkan maka akan mengenjot daya beli masyarakat seperti yang diinginkan oleh pemerintah. “Pemerintah selalu mengatakan agar daya beli masyarakat ditingkatkan, di saat belanja pemerintah berpotensi dikurangi. Tapi jika harga BBM masih tinggi akan susah untuk menggenjot daya beli itu,” tukasnya.

Lebih lanjut dia menilai, jika harga BBM tidak segera diturunkan, akan membuat daya beli masyarakat tersendat. Apalagi belum lama ini terjadi banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa perusahaan. “Mestinya pemerintan peka dengan kebijakan BBM ini,” paparnya.

Sementara itu, di tempat yang sama, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjawab, soal penurunan harga BBM bersubsidi itu akan dibicarakan lebih lanjut dengan Menteri ESDM, Sudirman Said dalam waktu dekat ini. Selama ini BBM subsidi hanya untuk masyarakat dan transportasi umum, bukan untuk industri.

“Saya akan koordinasilan dengan menteri ESDM,” tegasnya.

Sedangkan terkait dengan peningkatan daya beli masyarakat, kata dia, pemerintah sudah berupaya meningkatkan consumtion spending yang antara lain dengan dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi.

“Paket kebijakan itu memang untuk menggenjot daya beli masyarakat. Antara lain dengan menurunkan PTKP (penghasilan tidak kena pajak), menurunkan tarif listrik dan BBM subsidi, serta pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” tutup Menkeu. (*) Rezkiana Nisaputra

Paulus Yoga

Recent Posts

Daftar Lengkap UMP 2026 di 36 Provinsi, Siapa Paling Tinggi?

Poin Penting Sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan UMP 2026, sesuai PP 49/2025 yang… Read More

38 mins ago

UMP 2026 Diprotes Buruh, Begini Tanggapan Menko Airlangga

Poin Penting Pemerintah memastikan formulasi UMP 2026 telah memasukkan indikator ekonomi seperti inflasi, indeks alfa,… Read More

1 hour ago

Aliran Modal Asing Rp3,98 Triliun Masuk ke Pasar Keuangan RI

Poin Penting Modal asing masuk Rp3,98 triliun pada 22–23 Desember 2025, dengan beli bersih di… Read More

2 hours ago

Jasindo Ingatkan Pentingnya Proteksi Rumah dan Kendaraan Selama Libur Nataru

Poin Penting Menurut Asuransi Jasindo mobilitas tinggi memicu potensi kecelakaan dan kejahatan, sehingga perlindungan risiko… Read More

21 hours ago

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Selamatkan Kekayaan Negara

Poin Penting Pemerintah menyelamatkan lebih dari Rp6,6 triliun keuangan negara, sebagai langkah awal komitmen Presiden… Read More

21 hours ago

Bank Mandiri Berikan Relaksasi Kredit Nasabah Terdampak Bencana Sumatra

Poin Penting Bank Mandiri menerapkan perlakuan khusus kredit bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumut,… Read More

21 hours ago