News Update

DPR Desak Pemerintah Tetapkan Dubes AS Guna Hadapi Kebijakan Tarif Impor Trump

Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah menekankan pentingnya Indonesia segera menetapkan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS). Hal itu guna mengantisipasi dinamika politik dan kebijakan perdagangan AS, termasuk tarif impor yang diambil Donald Trump.

“Kehadiran Dubes sangat vital untuk memahami sekaligus mengantisipasi berbagai kebijakan AS, termasuk isu tarif impor yang berdampak pada ekspor Indonesia,” ujar Sarifah dikutip Jumat, 11 April 2025.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut mendorong penguatan kerja sama bilateral antara Indonesia dan AS untuk mencari solusi alternatif menghadapi kebijakan perdagangan Amerika.

“Kerja sama bilateral harus terus diperkuat sebagai langkah strategis mencari jalan tengah,” tambahnya.

Baca juga : Ekonomi antara Teori dan Praktik, Setelah “Beyond” Ekonomi Donald Trump

Lebih lanjut, Sarifah juga menekankan pentingnya gotong royong seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kemandirian ekonomi dalam negeri.

“Kita perlu mengurangi ketergantungan dengan memperkuat fondasi ekonomi domestik, sekaligus mencari peluang pasar baru,” tegasnya

Sarifah menekankan langkah tersebut dinilai krusial mengingat AS merupakan mitra dagang strategis Indonesia, dengan nilai perdagangan bilateral mencapai miliaran dolar AS setiap tahunnya.

“Kehadiran diplomat tetap di Washington DC diharapkan dapat lebih memuluskan komunikasi dan negosiasi antara kedua negara,” pungkas Legislator Dapil Banten II tersebut.

Baca juga : Pasar Saham AS Anjlok Imbas Rencana Perubahan Tarif Donald Trump

Diketahui, kekosongan posisi Dubes Indonesia untuk AS menjadi sorotan, apalagi di tengah dinamika hubungan dagang yang dipicu kebijakan tarif impor oleh Presiden AS, Donald Trump.

Posisi Dubes di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Washington DC telah kosong sejak 17 Juli 2023, usai Rosan Roeslani menyelesaikan masa tugasnya. Rosan saat itu ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Sejak Rosan meninggalkan pos tersebut, Presiden Jokowi belum menunjuk penggantinya hingga masa jabatannya berakhir. Presiden Prabowo Subianto, yang dilantik pada 20 Oktober 2024, juga belum menunjuk nama yang akan mengisi kursi Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC. (*)

Editor: Galih Pratama

Muhamad Ibrahim

Recent Posts

OJK Tekankan Transparansi dalam Reformasi Pasar Modal RI

Poin Penting OJK percepat reformasi pasar modal melalui delapan rencana aksi untuk memperkuat likuiditas, transparansi,… Read More

2 hours ago

Sibuk Kerja dan Kejar Deadline?

Poin Penting Asuransi kesehatan penting di tengah gaya hidup sibuk dan biaya medis yang terus… Read More

2 hours ago

IHSG Masih Tertekan, OJK Minta Investor Pasar Modal Tetap Tenang

Poin Penting OJK menegaskan fundamental dan prospek jangka panjang pasar modal Indonesia masih sangat baik,… Read More

3 hours ago

BPJS Ketenagakerjaan Gandeng KONI, Klaim Atlet Tembus Rp31 Miliar

Poin Penting BPJS Ketenagakerjaan dan KONI memperluas perlindungan atlet, dengan 265 ribu pelaku olahraga terdaftar… Read More

4 hours ago

Simak! Ini Hasil Pertemuan OJK dan BEI dengan MSCI

Poin Penting OJK dan BEI paparkan 8 aksi reformasi pasar modal ke MSCI, dengan fokus… Read More

4 hours ago

DBS Indonesia Tambah Pendanaan Rp3 Triliun ke Kredivo, Ini Peruntukannya

Poin Penting DBS Indonesia meningkatkan pendanaan channeling ke Kredivo menjadi Rp3 triliun, sejalan dengan pertumbuhan… Read More

5 hours ago