DPR Desak Pemerintah Tetapkan Dubes AS Guna Hadapi Kebijakan Tarif Impor Trump

Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah

Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah menekankan pentingnya Indonesia segera menetapkan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS). Hal itu guna mengantisipasi dinamika politik dan kebijakan perdagangan AS, termasuk tarif impor yang diambil Donald Trump.

“Kehadiran Dubes sangat vital untuk memahami sekaligus mengantisipasi berbagai kebijakan AS, termasuk isu tarif impor yang berdampak pada ekspor Indonesia,” ujar Sarifah dikutip Jumat, 11 April 2025.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut mendorong penguatan kerja sama bilateral antara Indonesia dan AS untuk mencari solusi alternatif menghadapi kebijakan perdagangan Amerika.

“Kerja sama bilateral harus terus diperkuat sebagai langkah strategis mencari jalan tengah,” tambahnya.

Baca juga : Ekonomi antara Teori dan Praktik, Setelah “Beyond” Ekonomi Donald Trump

Lebih lanjut, Sarifah juga menekankan pentingnya gotong royong seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kemandirian ekonomi dalam negeri.

“Kita perlu mengurangi ketergantungan dengan memperkuat fondasi ekonomi domestik, sekaligus mencari peluang pasar baru,” tegasnya

Sarifah menekankan langkah tersebut dinilai krusial mengingat AS merupakan mitra dagang strategis Indonesia, dengan nilai perdagangan bilateral mencapai miliaran dolar AS setiap tahunnya.

“Kehadiran diplomat tetap di Washington DC diharapkan dapat lebih memuluskan komunikasi dan negosiasi antara kedua negara,” pungkas Legislator Dapil Banten II tersebut.

Baca juga : Pasar Saham AS Anjlok Imbas Rencana Perubahan Tarif Donald Trump

Diketahui, kekosongan posisi Dubes Indonesia untuk AS menjadi sorotan, apalagi di tengah dinamika hubungan dagang yang dipicu kebijakan tarif impor oleh Presiden AS, Donald Trump.

Posisi Dubes di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Washington DC telah kosong sejak 17 Juli 2023, usai Rosan Roeslani menyelesaikan masa tugasnya. Rosan saat itu ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Sejak Rosan meninggalkan pos tersebut, Presiden Jokowi belum menunjuk penggantinya hingga masa jabatannya berakhir. Presiden Prabowo Subianto, yang dilantik pada 20 Oktober 2024, juga belum menunjuk nama yang akan mengisi kursi Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC. (*)

Editor: Galih Pratama

Muhamad Ibrahim

Berpengalaman sebagai jurnalis sejak 2014. Saat ini bertugas menulis tentang isu nasional, internasional, ekonomi, perbankan, industri keuangan non-bank (IKNB), hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).