DPR Desak Pemerintah Dorong Reformasi WTO usai Tarif AS Naik 32 Persen

Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah untuk mendorong Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) agar menyehatkan perdagangan internasional.

Menurutnya, pemerintah perlu mengajak dunia mengingatkan WTO agar berjalan sesuai tujuan pembentukannya.

Desakan tersebut disampaikan sebagai respons atas kebijakan Presiden AS Donald Trump yang memberlakukan tarif dagang sebesar 32 persen terhadap barang-barang asal Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat (AS).

“Mengambil inisiatif melalui forum World Trade Organization (WTO) untuk mengambil kebijakan penyehatan perdagangan global agar lebih adil, dan menopang pertumbuhan ekonomi global secara berkelanjutan. Kita tidak menginginkan hanya untuk kepentingan adidaya, lalu kepentingan masyarakat global untuk mendapatkan kesejahteraan diabaikan,” ujar Said dikutip laman dpr.go.id, Sabtu, 5 April 2025.

Baca juga: DPR: Indonesia Jangan Jadi Sasaran Barang Buangan Akibat Kebijakan Trump

Menurut politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu, kebijakan Trump akan berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia.

“Langkah sepihak Amerika Serikat ini kita khawatirkan membawa petaka global seperti era Mckinley. Apalagi negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar seperti Uni Eropa, Tiongkok, Kanada, dan Meksiko memberikan balasan serupa. Terbaru, Trump juga mengenakan tarif atas barang barang ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sebesar 32 persen,” jelasnya.

“Di dalam negeri, kita juga menghadapi situasi ekonomi yang tidak mudah, seperti penurunan daya beli, serta kondisi pasar saham dan keuangan yang sangat volatile,” sambungnya.

Said menegaskan, Indonesia perlu mengajak dunia untuk kembali pada prinsip-prinsip dasar pembentukan WTO, seperti perdagangan nondiskriminatif, pembangunan kapasitas perdagangan internasional, transparansi, perdagangan bebas, serta penyelesaian sengketa dagang melalui forum internasional tersebut.

Langkah Strategis di Dalam Negeri

Selain mendorong peran WTO, Said juga meminta pemerintah mengambil langkah-langkah konkret di dalam negeri.

Beberapa di antaranya, yakni menjaga daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional dan mencari pasar alternatif bila produk ekspor Indonesia terdampak kebijakan tarif.

Selain itu, memastikan kebijakan penempatan 100 persen devisa hasil ekspor di dalam negeri dijalankan dengan baik.

“Langkah ini untuk mempertahankan surplus neraca perdagangan,” katanya.

Baca juga: Ekspor Terancam, Pemerintah Susun Langkah Hadapi Tarif AS

Penguatan Ketahanan Ekonomi

Said juga menekankan perlunya penguatan kebijakan hedging fund untuk pembiayaan impor.

Kemudian, merekomendasikan perluasan dan pendalaman skema bilateral currency swap dengan mitra dagang strategis.

Lalu menyusun kebijakan contra-cyclical di sektor fiskal untuk mendukung dunia usaha menghadapi ketidakpastian global.

“Kondisi perekonomian domestik cenderung menurun, namun tetap memastikan fiskal pemerintah sehat,” imbuh dia.

Baca juga: Kadin Dorong Presiden Prabowo Negosiasi Tarif Impor AS dengan Trump

Lebih lanjut, Said mendorong pemerintah memperbaiki infrastruktur dan kebijakan pasar saham serta keuangan untuk menarik investor internasional.

“Juga membangun komunikasi publik yang tepercaya, dialogis dan komunikatif sebagai sumber informasi yang akurat yang dapat dirujuk oleh para pelaku usaha,” pungkasnya. (*)

Editor: Yulian Saputra