DPR Beri Usulan Asumsi Makro Tahun 2019 Kepada Pemerintah
Jakarta – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan usulan terhadap asumsi makro tahun 2019 kepada pemerintah. Dalam asumsi tersebut, DPR mengusulkan angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sebesar 5,2 persen hingga 5,6 persen.
Hal tersebut disampaikan boleh ketua rapat Melchias Mekeng dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai kerangka asumsi makro 2019 antara DPR dengan Pemerintah (5/6). Dirinya menyebut, angka tersebut telah mendapatkan persetujuan dari berbagai fraksi.
“Dapat kita putuskan bersama bahwa angka pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,2 persen hingga 5,6 persen,” kata Melchias Mekeng di kompleks DPR-RI Jakarta, Selasa 5 Juni 2018.
Selain itu, untuk angka nilai tukar rupiah, DPR telah mengusulkan angka di kisaran Rp13.700-Rp14.000 per dolar Amerika Serikat. Angka tersebut sedikit berbeda dari asumsi Bank Indonesia yang mencanangkan nilai tukar rupiah sebesar Rp13.800 hingga Rp14.100.
Baca juga: Realisasi APBN Masih Jauh dari Asumsi Makro
Sementara untuk angka inflasi, DPR mengusulkan angka di kisaran 3,5% plus minus 1%. Sementara untuk Suku Bunga SPN 3 bulan di kisaran 4,6%-5,2%.
Sebagai data, berikut kerangka ekonomi asumsi makro yang diusulkan DPR untuk RAPBN 2019 :
1. Pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,2-5,6%,
2. Inflasi pada rentang 3,5% plus minus 1%,
3. Nilai tukar Rupiah diperkirakan Rp13.700-Rp14 000 per dolar Amerika Serikat,
4. Suku Bunga SPN 3 bulan di kisaran 4,6%-5,2%,
5. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan 4,8%-5,2%,
6. Tingkat kemiskinan ditargetkan 8,5%-9,5%,
7. Ratio gini ditargetkan 0,38-0,39,
8. Indeks Pembangunan Manusia 71,98.(*)
Poin Penting PT Bank Mega menggandeng IKPI dan FlazzTax menggelar Seminar Coretax untuk mengedukasi nasabah… Read More
Poin Penting 15,2 juta NIB diterbitkan, 14,9 juta untuk usaha mikro; masih ada 40 juta… Read More
Poin Penting Pemerintah memperpanjang penempatan Rp200 triliun di bank-bank milik negara hingga September 2026 untuk… Read More
Poin Penting Studi CELIOS menunjukkan Program MBG bisa membuang 62–125 juta porsi/minggu, merugikan negara Rp622… Read More
Poin Penting OJK menegaskan tidak ada perpanjangan waktu, semua UUS asuransi wajib spin off paling… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap sudah ada sejumlah pendaftar calon ADK OJK, terutama… Read More