DPR Beri Usulan Asumsi Makro Tahun 2019 Kepada Pemerintah
Jakarta – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan usulan terhadap asumsi makro tahun 2019 kepada pemerintah. Dalam asumsi tersebut, DPR mengusulkan angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sebesar 5,2 persen hingga 5,6 persen.
Hal tersebut disampaikan boleh ketua rapat Melchias Mekeng dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai kerangka asumsi makro 2019 antara DPR dengan Pemerintah (5/6). Dirinya menyebut, angka tersebut telah mendapatkan persetujuan dari berbagai fraksi.
“Dapat kita putuskan bersama bahwa angka pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,2 persen hingga 5,6 persen,” kata Melchias Mekeng di kompleks DPR-RI Jakarta, Selasa 5 Juni 2018.
Selain itu, untuk angka nilai tukar rupiah, DPR telah mengusulkan angka di kisaran Rp13.700-Rp14.000 per dolar Amerika Serikat. Angka tersebut sedikit berbeda dari asumsi Bank Indonesia yang mencanangkan nilai tukar rupiah sebesar Rp13.800 hingga Rp14.100.
Baca juga: Realisasi APBN Masih Jauh dari Asumsi Makro
Sementara untuk angka inflasi, DPR mengusulkan angka di kisaran 3,5% plus minus 1%. Sementara untuk Suku Bunga SPN 3 bulan di kisaran 4,6%-5,2%.
Sebagai data, berikut kerangka ekonomi asumsi makro yang diusulkan DPR untuk RAPBN 2019 :
1. Pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,2-5,6%,
2. Inflasi pada rentang 3,5% plus minus 1%,
3. Nilai tukar Rupiah diperkirakan Rp13.700-Rp14 000 per dolar Amerika Serikat,
4. Suku Bunga SPN 3 bulan di kisaran 4,6%-5,2%,
5. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan 4,8%-5,2%,
6. Tingkat kemiskinan ditargetkan 8,5%-9,5%,
7. Ratio gini ditargetkan 0,38-0,39,
8. Indeks Pembangunan Manusia 71,98.(*)
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More