DPR Bahas Biaya Haji 2026, Komisi VIII Nilai Masih Bisa Lebih Murah

Poin Penting

• Komisi VIII dan Kementerian Haji bahas penurunan biaya haji 2026.
• DPR minta biaya bisa turun lagi tanpa kurangi layanan.
• Presiden Prabowo dorong efisiensi dan percepatan waktu tunggu haji.

Jakarta – Besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 tengah dibahas Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Haji dan Umrah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/10).

Anggota Komisi VIII DPR RI, M Husni mengatakan, pembahasan ini menjadi tahap penting sebelum penetapan biaya haji dan pelaksanaan pelunasan calon jemaah yang ditargetkan selesai paling lambat November.

“Disampaikan bahwa biaya haji 2026 memang mengalami penurunan sebesar Rp1 juta dari sebelumnya sebesar 88,4 juta. Namun, angkanya tidak memuaskan seharusnya bisa lebih besar,” ujar Husni dalam keterangannya.

Baca juga: Presiden Prabowo Minta Biaya Haji Diturunkan Lagi

Menurut Husni, besaran BPIH 2026 seharusnya dapat kembali diturunkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan bagi jemaah. Ia menilai, pelaksanaan haji 2025 menjadi pelajaran penting karena muncul berbagai persoalan di lapangan.

“Apa yang terjadi pada pelaksanaan haji 2025 menjadi pelajaran dan kami berharap permasalahan yang ada di lapangan tidak terulang kembali di haji 2026,” imbuhnya.

Ia juga menilai bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang baru akan membawa perbaikan signifikan dalam manajemen penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.

“Ini perdana bagi BP Haji yang akan melaksanaan ibadah haji tahun 2026, kami mengharapkan agar pelaksanaannya akan jauh lebih baik,” tuturnya.

Jadwal Keberangkatan dan Pembayaran Awal

Adapun kloter pertama calon jemaah haji dijadwalkan berangkat pada pekan ketiga April 2026. Pemerintah menargetkan para calon jemaah sudah melunasi biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) pada Desember 2025.

Pemerintah melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) juga telah membayarkan uang muka sebesar Rp2,7 triliun kepada Arab Saudi untuk persiapan haji 2026.

Pembayaran ini dilakukan guna memesan lokasi di Arafah dan Mina, agar Indonesia memperoleh kuota dan fasilitas haji yang lebih baik pada tahun mendatang.

Baca juga: Biaya Haji 2025 Turun, Begini Kata Bos BPKH

Penurunan biaya haji juga sempat dilontarkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Ia meminta Kementerian Haji dan Umrah untuk terus menurunkan biaya haji serta memangkas waktu tunggu keberangkatan ibadah haji dari 40 tahun menjadi 26 tahun. 

“Alhamdulillah kita sudah bisa turunkan biaya haji dan saya minta terus menteri haji, dia tidak hadir karena dia berada sekarang di Arab Saudi berurusan sama mereka,” kata Prabowo, dalam keterangannya, Selasa, 21 Oktober 2025.

Bahkan, Prabowo juga meminta Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, untuk terus menurunkan biaya haji melalui efisiensi anggaran.

“Saya minta biaya haji harus terus turun, bisa dengan efisiensi, bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih,” jelasnya. (*)

Editor: Yulian Saputra