DPR Apresiasi Pembebasan Utang KUR Petani Terdampak Banjir Sumatra

Poin Penting

• DPR mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo yang membebaskan utang KUR bagi petani terdampak banjir sebagai bentuk empati dan dukungan pemulihan.
• Pemerintah menjamin rehabilitasi lahan pertanian dan bantuan logistik, termasuk perbaikan sawah, irigasi, serta penyediaan pangan bagi korban bencana.
• TNI–Polri hingga KSAD dikerahkan untuk mempercepat perbaikan infrastruktur dan memastikan pemulihan ekonomi petani di Aceh berlangsung cepat dan terkoordinasi.

Jakarta – Anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo, menilai bahwa kebijakan pembebasan utang KUR (Kredit Usaha Rakyat) bagi petani korban bencana di Aceh dan Sumatra merupakan bentuk empati yang tepat dari Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, petani yang terdampak banjir tidak seharusnya dibebani kewajiban membayar utang bank. Ia juga meminta pemerintah memberikan bantuan sarana produksi untuk mendukung pemulihan aktivitas pertanian.

“Pembebasan utang ini masih belum cukup, dan meminta agar petani dan korban bencana diberikan bantuan saprodi (sarana produksi) pertanian untuk membantu mereka memulai aktivitasnya Kembali,” kata Firman dinukil DPR, Rabu, 10 Desember 2025.

Baca juga: Banjir Sumatera, Dony Oskaria Minta BUMN Turun Tangan dan Kapolda Usut Pembalakan Liar

Politisi Partai Golkar tersebut juga meminta perhatian pemerintah terkait kebutuhan hunian bagi korban bencana agar mereka dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak.

Dengan kebijakan ini, Firman berharap pemerintah dapat membantu meringankan beban petani dan korban bencana, serta membantu mereka memulihkan kehidupan mereka ke depan. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memastikan, seluruh lahan pertanian yang rusak akibat banjir besar di Aceh akan mendapatkan penanganan dan rehabilitasi dari pemerintah. 

Prabowo menegaskan bahwa petani tidak perlu merasa cemas atas kerusakan yang dialami sawah maupun irigasi. Ia menekankan bahwa bencana kali ini termasuk kategori keadaan memaksa (force majeure).

“Sawah-sawah yang rusak akan kita rehabilitasi dan sudah dilaporkan ke saya, petani-petani nggak usah khawatir,” ujar Prabowo.

“Kalau sawahnya rusak, kita bantu perbaiki juga. Sementara belum sepenuhnya [diperbaiki], pangan akan kita kirimkan, cadangan kita cukup banyak,” sambungnya.

Baca juga: BTN dan HKBP Inisiasi Salurkan Bantuan Bencana Banjir Bandang ke Sumatera Bagian Utara

Prabowo juga menegaskan, utang-utang petani, khususnya KUR yang terdampak bencana, akan mendapat kebijakan penghapusan atau relaksasi, karena bencana ini merupakan force majeure.

“Petani nggak usah khawatir karena ini bukan kelalaian, tapi force majeure,” terangnya.

Pemerintah Kerahkan TNI-Polri hingga KSAD sebagai Satgas

Prabowo menyampaikan bahwa berbagai instansi bekerja bersama mempercepat pemulihan, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga pekerja lokal.

Ia menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terus bekerja tanpa henti di lapangan.

“Saya lihat kondisi kerja semua instansi baik, bahu membahu bersama rakyat, bersama pemerintah daerah, polisi, tentara semua bekerja,” kata Prabowo.

Untuk mempercepat pemulihan infrastruktur pertanian dan akses logistik, Presiden menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) sebagai Komandan Satgas Percepatan Perbaikan Jembatan dan Infrastruktur. Sebab KSAD memiliki banyak pasukan Zeni atau pasukan konstruksi/pembangunan.

“KSAD kerahkan semua ya, saya tunjuk KSAD sebagai satgas percepatan perbaikan jembatan dan pemda. Jadi bisa segera membantu,” ujarnya.

Baca juga: Prabowo Pastikan Bantuan Banjir Sumatra Dipercepat, Infrastruktur Segera Diperbaiki

Prabowo menegaskan bahwa tugas pemerintah adalah menghadapi kesulitan rakyat, terutama pada masa awal kepemimpinan nasional dan daerah.

“Ini musibah, tantangan. Kita pemimpin baru satu tahun,tapi kita dipilih untuk mengatasi kesulitan,” tegasnya.

Dengan jaminan rehabilitasi sawah, penguatan logistik pangan, serta pengerahan penuh unsur pemerintah dan TNI–Polri, Prabowo memastikan bahwa pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya petani di Aceh, menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam masa tanggap darurat dan pemulihan pascabencana. (*)

Editor: Yulian Saputra