Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengapresiasi keterbukaan Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) dalam melakukan koordinasi dengan para wakil rakyat. Ia mengungkapkan, DPR kerap berdiskusi dengan BSBI terkait dengan kebijakan-kebijakan BI.
Menurut Misbakhun, BSBI sudah bersinergi dengan baik dengan setiap anggota Komisi XI dan membantu DPR dalam memberikan masukan bagi Bank Indonesia (BI). Salah satu caranya adalah dengan melakukan sharing informasi antara BSBI dengan anggota DPR Komisi XI.
“Ketika kita tahu kebijakan BI dan memberikan masukan, BSBI menjadikan hal tersebut bahan untuk disampaikan kepada Bank Indonesia dalam kaitan kebijakan ke depan. Badan Supervisi itu menurut saya memberikan manfaat yang ideal dan memadai dari sisi akademik literate, policy literate, dan macro economy literate,” ujar Misbakhun pada diskusi InfobankTalkNews bertajuk “Dampak Penerapan Local Currency Settlement Diperluas, Bagaimana Nasib Rupiah?, Kamis, 23 September 2021.
Lebih jauh, Misbakhun menjelaskan bahwa anggota DPR memang dipilih bukan karena kemampuan teknis, melainkan karena ketokohannya di setiap daerah. Oleh karena itu, anggota DPR memerlukan informasi informasi teknis terkait dengan langkah-langkah dan kebijakan BI, baik dalam operasi moneter, makroprudensial, bahkan memberikan analisis-analisis keterkaitan kondisi makro ekonomi dan kaitannya dengan kebijakan yang diambil Gubernur BI.
“Ketika terpilih, tokoh-tokoh besar ini harus diberikan bekal dan BSBI mampu memberikan hal itu. Banyak teman-teman memahami secara dalam bukan hanya secara permukaan, tetapi juga technical terkait dengan isu-isu makro yang sedang terjadi,” ucapnya. (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pengambilalihan PNM dari BPI Danantara untuk dijadikan… Read More
Poin Penting Keamanan OCTO Biz diperkuat dengan sistem berlapis termasuk enkripsi data, autentikasi pengguna, dan… Read More
Poin Penting KB Bank Syariah menghadirkan layanan deposito digital melalui aplikasi BISA Mobile untuk memperluas… Read More
Poin Penting Defisit APBN kuartal I 2026 mencapai Rp240,1 triliun (0,93 persen PDB), lebih tinggi… Read More
Poin Penting: Ketua Banggar DPR menolak pengurangan subsidi BBM karena dinilai membebani masyarakat kecil. Penyesuaian… Read More
Poin Penting Kenaikan tiket pesawat domestik dibatasi 9-13% untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah… Read More