Ditemui di tempat yang sama, Menteri PUPR, M. Basuki Hadimuljono sangat mendukung penuh kerja sama elektronifikasi jalan tol tersebut dengan terus meningkatkan penggunaan gerbang tol nontunai.
“Tentu kita di Kementerian PUPR mendukung penuh BI dalam tingkatkan elektronifikasi jalan tol ini. Karena akan lebih memudahkan dan meringankan untuk transaksinya bagi masyarakat. Karena tujuan akhirnya memberikan pelayanan untuk masyarakat,” ujarnya.
Selain kesepakatan terkait elektronifikasi jalan tol, disepakati pula penerapan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) untuk layanan keuangan di lingkup Kementerian PUPR. Kerja sama juga disepakati dalam penerapan kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah NKRI, sesuai ketentuan yang diterbitkan Bank Indonesia pada 2015.
Koordinasi yang harmonis antara Bank Indonesia dan Kementerian PUPR diharapkan dapat semakin meningkatkan kinerja kedua lembaga dan mendukung pencapaian tugas, termasuk terjaganya stabilitas ekonomi dengan pertumbuhan yang berkesinambungan. (*)
Editor: Paulus Yoga
Page: 1 2
Poin Penting OJK berencana menaikkan batas minimum free float emiten menjadi 15 persen dari saat… Read More
Poin Penting KBMI 1 mencakup 59 bank atau 56 persen bank umum nasional. Meski aset… Read More
Poin Penting BSI resmi berstatus Persero sejak 23 Januari 2026 dan menegaskan fokus penguatan bisnis… Read More
Poin Penting CFX pangkas biaya transaksi hingga 50% untuk meningkatkan daya saing kripto nasional. Biaya… Read More
Poin Penting OJK berencana menaikkan ketentuan free float menjadi 15 persen dari sebelumnya 7,5 persen… Read More
Poin Penting OJK menegaskan pelaksanaan demutualisasi bursa efek baru dapat dilakukan setelah pemerintah menerbitkan Peraturan… Read More