Dorong Sektor Pertanian, OJK Siapkan Program AKSI

Batu–Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen mendukung pengembangan sektor pertanian di Tanah Air melalui Program Akselerasi Sinergi Inklusi atau disingkat AKSI. Menyusul Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat yang diluncurkan Presiden Jokowi pada 11 April lalu.

Untuk memetakan persoalan yang terjadi di sektor pertanian, termasuk di dalamnya sektor peternakan, OJK menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di sektor ini, termasuk Kementerian Pertanian dan para petani.

“Program AKSI ini wujud komitmen OJK untuk membantu program nasional di bidang ekonomi sekaligus mengangkat kesejahteraan masyarakat. Program Nawacita Pak Jokowi-JK itu ada salah satunya menekankan strategi pembangunan memprioritaskan dari pinggiran, dari desa dan daerah terpencil ke kota-kota,” tutur Wakil Ketua DK OJK Rahmat Waluyanto di Batu, Kamis, 2 Juni 2016.

Di sela kunjungannya ke mitra binaan Bank Mandiri, Rahmat menekankan bahwa ada beberapa sektor pertanian dan peternakan menjadi salah satu sektor ekonomi yang perlu segera dibenahi. “Kita melihat proses bisnis internalnya yang kalau dibantu akan ada peningkatan nilai tambah yang lebih besar. Jadi kita ingin memperbaiki value chains-nya,” ucapnya.

Hal tersebut terkait erat dengan penyaluran kredit di sektor pertanian yang cuma 6% dari total kredit perbankan. Keengganan perbankan untuk memperbesar pembiayaan ke sektor ini dinilai menjadi persoalan yang perlu diatasi, agar para petani dan peternak bisa memeroleh akses keuangan. OJK pun bakal fokus pada tiga hal untuk meningkatkan akses keuangan kepada sektor pertanian.

“Pertama, kita mendorong industri jasa keuangan untuk menciptakan instrumen produk-produk keuangan yang cocok dengan mereka. Kedua adalah program pendampingan, kita bersama industri keuangan akan memberikan pelatihan-pelatihan usaha kepada mereka,” jelas Rahmat.

Adapun fokus ketiga OJK yakni membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung peningkatan sektor pertanian dan peternakan. “Jadi kalau industri jasa keungan mau membuat instrumen, pelatihan kita harus dukung dengan kebijakan-kebijakan (yang memudahkan). Kita punya program yang namanya recycling pungutan industri maka kita harus kembalikan dalam bentuk pengawasan yang lebih baik dan insentif kebijakan,” tandas Rahmat. (*)

 

 

Editor: Paulus Yoga