Dorong Penetrasi Internet of Things, Pemerintah Permudah Perizinan
Jakarta – Implementasi Internet of Things (IoT) di Indonesia terus meningkat. Meski penetrasinya cukup kencang, perusahaan yang bisa mengoptimalkan IoT terhitung masih sedikit. Maka pemerintah menjanjikan izin yang mudah bagi masuknya IoT.
Hal tersebut diungkapkan Semuel Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika di pembukaan Asia IoT Business Platform 2018 di Jakarta, Selasa, 28 Agustus 2018.
“Secara bisnis ini sangat menjanjikan, maka kami dorong terus. Dunia digital ini bisa jadi kesempatan bagi Indonesia untuk mengejar ketertinggalan. Digital tidak berbasis pada kapital (modal), tapi ide. Untuk proses perizinan pasti kami permudah. Sekarang satu hari izin bisa langsung keluar kalau persyaratannya sudah lengkap,” tutur Semuel.
Baca juga: Bitcoin Bisa Dimusnahkan Jika Internet Dihapus
Berdasarkan survei yang dilakukan Asia IoT Business Platform awal tahun ini, transformasi digital terus meluas ke perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sebanyak 91,1% perusahaan di Indonesia melakukan transformasi digital. Hanya 8,6% bisnis yang belum familiar dengan IoT. Sayangnya, survei menunjukkan bahwa baru 8,4% saja yang benar-benar merasakan manfaat dari implementasi solusi IoT.
Adapun Ismail Direktur Jenderal Sumber Daya & Perangkat Pos & Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan, ada 3 isu paling penting dalam IoT. Pertama, masalah konektivitas. Kedua adalah perangkat, dan ketiga adalah pengguna serta aplikasi.
“Ketiga elemen ini harus terintegrasi dan tumbuh bersama untuk menyukseskan ekosistem IoT. Bicara IoT artinya bicara ekosistem,” kata Ismail.
Ketiga hal itu pula yang menjadi perhatian pemerintah dalam menyusun peta jalan IoT.
Adapun Asia IoT Business Platform 2018 digelar selama dua hari, 28-29 Agustus 2018 di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta. Berbagai topik terkait IoT akan didiskusikan di ajang tersebut. (Ari A)
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026 Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More