Jakarta – Guna mendorong pembiayaan sektor pertanian PT Bank Sinarmas bersama dengan Kementerian Pertanian menyelenggarakan mini workshop kepada peternak bertemakan “Pembiayaan Valuev Chain Peternakan Ruminansia” untuk membahas isu-isu terkait akses pembiayaan bagi peternak.
Adapun kegiatan tersebut dihadiri oleh Dirjen Peternakan Kementan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Perdagangan, Perusahaan Asuransi Jasindo dan Pihak Offtaker seperti Koperasi, Asosiasi dan Perusahaan terkait lainnya.
Micro & Small Business Group Head Bank Sinarmas, Muktiono Wibowo mengatakan, tujuan digelarnya mini workshop ini untuk membahas isu-isu terkait akses pembiayaan bagi peternak terutama faktor produksi, konsumsi, dan kepastian pasar terhadap produk peternakan daging sapi.
Adapun pembiayaan tersebut melibatkan para stakeholder terkait yakni Kementerian Pertanian, Off taker, praktisi/akademisi, Asuransi Jasindo dan Bank Sinarmas. Dengan adanya Workshop ini diharapkan para peserta dapat memahami isu pembiayaan terkait dengan peternakan serta mendapatkan informasi mengenai produk Lembaga keuangan terkait peternakan.
“Hal lain yang tak kalah penting ialah terjalinnya komunikasi dan hubungan bisnis antara para stakeholders serta dapat meningkatkan portofolio Bank Sinarmas di sektor pertanian,” ujar Muktiono dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 27 November 2018.
Asal tahu saja, sampai dengan akhir Oktober 2018 Bank Sinarmas telah menyalurkan pembiayaan ke sektor pertanian sebesar Rp850 miliar atau mencapai 5,21 persen dari total portofolio kredit yang telah disalurkan perseroan, dengan jumlah nasabah sebanyak 6.227 nasabah dan tingkat NPL sebesar 0,56 persen. (*)
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More