Dorong Pembiayaan Berkelanjutan, Perbankan Butuh Kolaborasi dan Dukungan Lintas Sektoral

Jakarta – Saat ini dunia menghadapi tantangan terbesar berupa krisis iklim global. Dunia bergerak ke luar dari jalur untuk mencapai tujuan Kesepakatan Paris. Butuh komitmen dan tindakan nyata yang mendesak dari semua pihak untuk mencapai target net zero emission (NZE).

Pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance) menjadi kunci dalam mendorong ekonomi berkelanjutan sesuai dengan prinsip environment, social, dan governance (ESG). Pembiayaan berkelanjutan bukan hanya soal aspek finansial, tapi menjadi satu kesatuan dengan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola.

“Pembiayaan berkelanjutan adalah tentang memahami bahwa ekonomi, sosial, dan lingkungan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan,” papar Andhyta Firselly Utami, Peneliti Ekonomi Lingkungan dan Pendiri Think Policy, beberapa waktu lalu.

Dalam mencapai tujuan pembiayaan berkelanjutan dan transisi menuju nir-emisi (transisi menuju nol karbon), peran industri jasa keuangan, seperti perbankan sangat penting. Selain menyalurkan pembiayaan berkelanjutan, perbankan dapat berperan sebagai agen perubahan. Perbankan bisa menjadi katalisator dalam mendorong nasabahnya untuk menjalankan praktik bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Baca juga: Kolaborasi Pembiayaan Berkelanjutan Demi Mengakselerasi Transisi Ekonomi Hijau

Pelaku industri perbankan juga berperan dalam menyokong proyek-proyek maupun inisiatif yang berfokus pada energi baru terbarukan (EBT), efisiensi energi, dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).

Tapi, perbankan tidak bisa sendiri. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan mencapai tujuan pembiayaan berkelanjutan dan transisi nir-emisi. Tentu dengan peran dan tanggung jawab masing-masing secara proporsional. Faktor kunci lainnya adalah inovasi dalam mencari solusi bagi masalah-masalah kompleks dalam pembiayaan berkelanjutan.

“Pembiayaan berkelanjutan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau perusahaan, tetapi tanggung jawab kita bersama. Dalam konsep keuangan atau pembiayaan berkelanjutan, konsep kolaborasi ini terus didengungkan oleh semua pihak,” tegas Andhyta.

Salah satu tantangan terbesar transisi menuju nol karbon memang datang dari sisi pendanaan. Sebagai gambaran, di negara berkembang Asia, The Asian Development Bank (ADB) memperkirakan butuh investasi tahunan sebesar USD1,7 triliun untuk infrastruktur transmisi menuju nol karbon hingga 2030.

Beberapa bank di Indonesia sudah mengadopsi praktik pembiayaan berkelanjutan. Portofolio yang mengalir ke sektor ini pun terus meningkat. Selain dari sisi lending, beberapa bank sudah menerbitkan green bonds untuk menopang funding proyek-proyek berkelanjutan. Namun, butuh integrasi pembiayaan berkelanjutan dalam skala yang lebih besar agar hasilnya lebih optimal. Ini yang masih menjadi tantangan.

“Kita perlu menggabungkan pendanaan publik dan swasta untuk membuka aliran modal besar yang dibutuhkan, dengan risiko yang dapat ditransfer dan tersebar pada dukungan dari sumber pendanaan publik di lebih banyak proyek. Hal ini mengharuskan seluruh pemangku kepentingan, dari pemerintah, regulator, investor, sesama lembaga keuangan, perusahaan, hingga LSM berkolaborasi bersama,” jelas Riko Tasmaya, Direktur Wholesale Banking HSBC Indonesia menjawab pertanyaan Infobank.

HSBC menjadi salah satu bank yang makin serius menggarap pembiayaan berkelanjutan. Bank ini bahkan menjadikan NZE sebagai salah satu pilar strateginya di seluruh dunia. HSBC percaya, integrasi ESG dalam membuat keputusan finansial membawa peluang positif dalam mendorong perubahan dunia ke arah yang lebih baik. HSBC memiliki visi mencapai NZE pada praktik operasional dan supply chain-nya di 2030 dan pada portofolionya di 2050.

HSBC mendorong transisi menuju ekonomi hijau melalui berbagai skema pembiayaan berkelanjutan, dan mendukung inovasi-inovasi untuk mengatasi perubahan iklim. HSBC sudah bekerja sama dengan nasabahnya dalam meninjau rencana transisi, terutama yang bergerak di sektor dengan emisi sulit diredam, karena transisi sektor ini sangat berkontribusi pada transisi perekonomian.

“Karena percepatan transisi ke NZE memerlukan pendekatan dari segala aspek, kami membangun kemitraan dengan regulator, perusahaan swasta, bank multilateral, dan institusi finansial lain. Negara seperti Indonesia memerlukan banyak investasi untuk mencapai tujuan iklimnya. Hal ini perlu dilakukan sesegera mungkin, sehingga kita harus berperan aktif mewujudkan kolaborasi ini. Kemitraan keuangan campuran antara publik dan swasta adalah cara yang baik untuk mencapai hal itu,” kata Riko.

HSBC Indonesia sendiri berpartisipasi dalam JETP (Just Energy Transition Partnerships) dan Pentagreen. JETP dirancang untuk mengembangkan solusi spesifik per negara untuk mengakselerasi transisi menuju energi ramah lingkungan. HSBC bergabung dengan GFANZ Indonesia untuk memobilisasi dan memfasilitasi pendanaan publik dan swasta sebesar USD20 miliar selama 3-5 tahun ke depan untuk mendukung JETP secara jangka panjang di Indonesia.

Baca juga: Demi Berkelanjutan, Pakar Tekankan Hal Ini ke Pelaku Industri Perbankan

HSBC juga mendukung proyek Energy Transition Mechanism (ETM), yang bertujuan memfasilitasi penghentian dini aset-aset batu bara di Asia. Selain itu, HSBC dan Temasek Holdings, didukung ADB dan Clifford Capital Holdings, mendirikan Pentagreen Capital, lembaga yang berfokus pada perpaduan pendanaan komersial dan konsesi untuk mendukung proyek infrastruktur berkelanjutan.

Sedangkan dukungan HSBC Indonesia kepada nasabah diwujudkan melalui instrumen pembiayaan berkelanjutan, Contohnya, HSBC dimandatkan sebagai joint bookrunner dan agen penjual internasional pada IPO Pertamina Geothermal Energy (PGE) di Indonesia senilai USD608 juta. HSBC Indonesia juga membantu Semen Indonesia Group (SIG) mengembangkan Kerangka Keberlanjutan sebagai persyaratan penting untuk memperoleh pinjaman terkait keberlanjutan, serta berpartisipasi memberikan syndicated sustainability linked loan kepada SIG.

HSBC Indonesia juga menyalurkan pinjaman ramah lingkungan sebesar USD67 juta kepada PT Bumi Menara Internusa, eksportir akuakultur dan makanan laut berkelanjutan, lewat perjanjian partisipasi risiko dengan ADB. Terbaru, HSBC Indonesia menyalurkan pinjaman berjangka hijau (green term loan) senilai USD20 juta kepada PT Indo-Rama Syntehtics Tbk pada September 2023 lalu.

“Kami melihat permintaan sustainable finance akan terus tumbuh seiring meningkatnya kesadaran perusahaan dalam menerapkan praktik usaha sesuai ESG dan rendah karbon,” pungkasnya. (*) Ari Astriawan.