Gerai BNI; Dukung program PKBL. (Foto: Budi Urtadi)
Dengan adanya pelonggaran aturan LTV diharapkan dapat mendorong kredit konsumer tumbuh di kisaran 8%-12% hingga akhir 2015 ini. Rezkiana Nisaputra
Jakarta–Pasca-pelonggaran aturan Loan to Value (LTV) dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) berharap kredit bisa bergairah kembali di semester II 2015, meski perekonomian nasional di kuartal II masih menunjukkan pelambatan.
“Harapannya di Semester II ini lebih bergairah kreditnya setelah adanya pelonggaran LTV, kita melihat dari kondisi ekonomi memang belum cenderung membaik,” ujar Direktur Konsumer BNI, Anggoro Eko Cahyo, di Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2015.
Sebagaimana diketahui pada semester I-2015, BNI telah menyalurkan kredit sebesar Rp288,7 triliun atau tumbuh 12,1% bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya atau sedikit di atas pertumbuhan kredit industri perbankan Indonesia yang mencapai 10,4%.
Adanya pelonggaran aturan LTV tersebut, kata dia, kredit konsumer diharapkan dapat tumbuh di kisaran 8%-12% hingga akhir tahun ini, mengingat kredit konsumer BNI per akhir Semester I 2015 telah mencapai Rp53,5 triliun atau naik 10,6% juka dibandingkan dengan Semester I-2014.
“Semester II ini saya rasa ada growth di konsumer jika dibanding semester I sebelumnya. Ya kira-kira menjadi 8%-12% setelah adanya aturan LTV ini,” tukas Anggoro.
Namun, dirinya belum bisa memperkirakan seberapa besar signifikannya dampak dari kebijakan LTV tersebut terhadap pertumbuhan kredit BNI. “Saat ini belum bisa dibilang signifikan mungkin karena abis Lebaran. Tapi kita berharap banyak LTV ini menggairahkan kredit kami,” ucapnya.
Sebelumnya Direktur Utama BNI, Achmad Baiquni mengaku, pihaknya merevisi target pertumbuhan kreditnya di 2015 pada kisaran 12% sampai dengan 14% atau lebih rendah jika dibandingkan dengan target sebelumnya yang dipatok sebesar 15% sampai dengan 17%.
“Melihat kondisi pada kuartal satu dan kuartal dua tahun ini, kami merevisi pertumbuhan ke bawah,” tutupnya. (*)
@rezki_saputra
Poin Penting Sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan UMP 2026, sesuai PP 49/2025 yang… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan formulasi UMP 2026 telah memasukkan indikator ekonomi seperti inflasi, indeks alfa,… Read More
Poin Penting Modal asing masuk Rp3,98 triliun pada 22–23 Desember 2025, dengan beli bersih di… Read More
Poin Penting Menurut Asuransi Jasindo mobilitas tinggi memicu potensi kecelakaan dan kejahatan, sehingga perlindungan risiko… Read More
Poin Penting Pemerintah menyelamatkan lebih dari Rp6,6 triliun keuangan negara, sebagai langkah awal komitmen Presiden… Read More
Poin Penting Bank Mandiri menerapkan perlakuan khusus kredit bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumut,… Read More