Jakarta -Bank Indonesia terus berupaya menggalakkan berbagai program untuk mendorong kepemilikan rekening pada masyarakat Indonesia dapat mencapai 75%. Hal ini dalam rangka Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).
Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah pemberian program bantuan sosial nontunai melalui kartu kombo. dalam waktu dekat, BI akan mengimplementasikan integrasi subsidi LPG ke dalam kartu kombo. Pungky P. Wibowo, Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI mengatakan, integrasi subsidi LPG akan dilakukan pada 1 April 2017 mendatang.
Saat ini, jelas Pungky, BI sudah menerapkan proyek percontohannya di Bali, Bangka, Batam dan Lombok. Rencananya, integrasi akan dilakukan lebih luas pada 1 Juli 2017. “Untuk LPG april kita implementasikan di empat wilayah timur lalu Juli akan diperluas” ujar Pungky.
Sebelumnya, BI berkerjasama dengan pemerintah telah meluncurkan bantuan sosial (bansos) non-tunai yang hanya dapat digunakan untuk membeli bahan pangan, sebagai bentuk penyaluran bantuan pangan. Kartu combo tersebut awalnya hanya dapat digunakan untuk membeli bahan pokok makanan di tempat elektronik warung gotong royong (e-warong).
Pungky menambahkan model bansos nontunai ini sebenarnya sudah diterapkan juga untuk Program PKH serta PIP namun yang berbeda ialah penyaluran bansos menggunakan kartu kombo diterbitkan oleh 4 Bank Himbara (BNI, BRl, Mandiri, dan BTN). (Selanjutnya : Bank Dunia : Indeks keuangan inklusif Indonesia masih rendah)
Page: 1 2
Jakarta - Bank Mandiri terus memperkuat dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah dengan menghadirkan Livin’ Fest… Read More
Poin Penting Hashim Djojohadikusumo meraih penghargaan “Inspirational Figure in Environmental and Social Sustainability” berkat perannya… Read More
Poin Penting Mirae Asset merekomendasikan BBCA dan BMRI untuk 2026 karena kualitas aset, EPS yang… Read More
Poin Penting Indonesia menegaskan komitmen memimpin upaya global melawan perubahan iklim, seiring semakin destruktifnya dampak… Read More
Poin Penting OJK menerbitkan POJK 29/2025 untuk menyederhanakan perizinan pergadaian kabupaten/kota, meningkatkan kemudahan berusaha, dan… Read More
Poin Penting Sebanyak 40 perusahaan dan 10 tokoh menerima penghargaan Investing on Climate 2025 atas… Read More