Dorong Infrastruktur, Kemenkeu Niat Bebaskan PPh Badan Private Fund

Jakarta – Guna terus mendorong fokus Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku sedang mengodok skema insentif berupa pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan kepada sektor swasta yang mau membangun infrastruktur di Tanah Air menggunakan private fund atau melalui anggaran pribadi.

Hal itu dikatakan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat menghadiri Economic Outlook Mandiri 2020. Menurutnya, insentif tersebut diperlukan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun pertumbuhan ekonomi bergantung dengan ketersediaan infrastruktur yang ada.

“Kami sedang mendesain satu logika lagi, kalau satu infrastruktur full funded private sector kami bisa minta dibebaskan PPh badan. Bagaimana supaya private sector semakin terlibat,” kata Suahasil di Jakarta, Rabu 4 Desember 2019.

Suhasil menjelaskan, alasan pemberian insentif tersebut diberikan agar memudahkan investor untuk memperoleh Internal Rate of Return (IRR) terhadap pembangunan proyek infrastruktur.
“Bagaimana supaya private sector semakin terlibat. Dimana daftar infrastruktur yang kita perlukan di proyek strategi nasional bisa jadi 270 item, itu bisa dengan full private funding kita berikan insentif pajak,” tambah Suahasil.

Lebih lanjut, Suahasil menuturkan, sesuai dengan visi misi Presiden Jokowi, kebijakan pembangunan infrastruktur penting dilakukan karena adanya infrastruktur akan membantu distribusi pembangunan ekonomi. Infrastruktur juga sebagai pendukung konektivitas dan sektor prioritas seperti pertanian, perikanan, manufaktur, dan pariwisata. (*)

Editor: Rezkiana Np

Suheriadi

Recent Posts

Purbaya Ungkap Pengadaan Motor Listrik untuk SPPG Sempat Lolos Meski Ditolak

Poin Penting Menkeu Purbaya akui miskomunikasi, sebagian pengadaan motor listrik untuk SPPG ternyata sempat disetujui.… Read More

33 mins ago

Tak Perlu Ribet Tukar Uang, Belanja di Korea Selatan Kini Cukup Scan QR Livin’ by Mandiri

Poin Penting Livin’ by Mandiri hadirkan QR antarnegara di Korea Selatan, memungkinkan transaksi QRIS tanpa… Read More

1 hour ago

Bank Dunia Pangkas Proyeksi Ekonomi RI 2026 ke 4,7 Persen, Purbaya: Mereka Salah Hitung

Poin Penting Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 menjadi 4,7 persen dari 4,8… Read More

1 hour ago

GrabX 2026

Grab resmi memperkenalkan 13 fitur berbasis kecerdasan buatan dalam ajang tahunan GrabX 2026.Peluncuran GrabX 2026… Read More

1 hour ago

Hasil Investigasi PBB: TNI Tewas di Lebanon Akibat Peluru Tank Israel

Poin Penting Temuan PBB menyebutkan peluru yang menewaskan prajurit TNI pada 29 Maret ditembakkan dari… Read More

1 hour ago

BI Catat DPK Valas Bank Capai Rp1.367,2 Triliun per Februari 2026

Poin Penting BI mencatat DPK valas Februari 2026 sebesar Rp1.367,2 triliun, relatif stabil dibanding Januari,… Read More

2 hours ago