Dorong Ekspor, BI dan Pemerintah Gelar Rakor Pusda di Batam

Batam – Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan menggelar Rapat Koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah (Rakor Pusda) yang akan digelar di Batam, pada Jumat 13 April 2018 dengan tema “Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor Melalui Perluasan Akses Pasar dan Optimasi Kawasan Industri”.

Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Dody Budi Waluyo mengatakan, rakor antara BI, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah sudah diselenggarakan sejak tahun 2013 lalu. Adapun rakor di Batam kali ini merupakan yang ke-15. Tujuan rakor ini untuk menyelesaikan berbagai masalah di sektor riil. Hal ini sejalan pula dengan peran bank sentral dalam membantu stabilitas moneter, inflasi, dan nilai tukar.

Rakor yang mengangkat tema “Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor Melalui Perluasan Akses Pasar dan Optimasi Kawasan Industri” ini diangkat dengan latar belakang transformasi Indonesia untuk dapat keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap) menuju negara maju.

Lebih lanjut dia menjelaskan, untuk mencapai hal tersebut, Indonesia memerlukan struktur neraca pembayaran yang berkualitas, dengan ditandai oleh surplus neraca transkasi berjalan. Selain itu, Indonesia juga membutuhkan peningkatan penyerapan tenaga kerja untuk mengoptimalkan bonus demografi.

Baca juga: Keluar Dari Middle Income Trap, Transaksi Berjalan RI Harus Surplus

Di sisi lain, kata dia, kembali bangkitnya industri manufaktur, khususnya yang berorientasi ekspor diyakini dapat membantu mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya itu, dengan berkembangnya industri manufaktur, tenaga kerja pun akan terserap dan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Kalau ingin beranjak, Indonesia tumbuh menjadi negara yang berpenghasilan, lapangan pekerjaan yang juga tersedia, maka butuh satu loncatan. Kita harus masuk dalam tatanan industri manufaktur harus lebih besar. Tidak hanya untuk memenuhi domestik tapi juga orientasi ekspor dan mampu menyerap tenaga kerja,” ujarnya di Batam, Kamis, 12 April 2018.

Isu kebijakan terkait penguatan industri nasional yang akan dibahas dalam rakor ini antara lain, pertama, Full-Fladged Reform di kawasan terbatas, yaitu‎ pengembangan kawasan ekonomi khusus lengkap dengan‎ kebijakan insentif perpajakan, customs & kemudahan perizinan, akses pasar serta dukungan infrastruktur berkualitas untuk mengakselerasi penguatan industri.

Kedua, ‎perluasan akses pasar antara lain melalui perjanjian‎ perdagangan, termasuk untuk meningkatkan daya tarik investasi. Ketiga,‎ integrasi global value chain (GVC) dengan local value chain (LVC) dan UMKM melalui penguatan efisiensi perdagangan lintas wilayah untuk menopang integrasi industri dengan GVC. Keempat, penguatan SDM untuk upgrading industri domestik di mana SDM berkualitas akan mengimbangi peningkatan aplikasi teknologi dan inovasi di manufaktur serta standar kualitas tinggi.

Kemudian kelima, integrasi industri domestik dengan GVC. Integrasi dengan GVC diperlukan untuk memperkuat penetrasi ekspor di pasar global, antara lain melalui PMA manufaktur dengan‎ jaringan global kuat. “Ini merupakan rakor ke 15, jadi bukan suatu forum untuk berwacana, tapi langsung menukik pada solusi,” tukasnya.

Rakor tersebut akan dipimpin oleh Gubernur BI Agus DW Martowardojo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Peserta yang hadir antara lain Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Hadir pula Duta Besar Indonesia di Singapura, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Kepala BP Batam, serta Walikota dan Bupati di Kepulauan Riau. (*)