Pangsa Ekspor Produk Halal Indonesia Kalah Dengan Malaysia
Semarang – Bank Indonesia (BI) terus mendorong pengembangan ekonomi pesantren, UMKM syariah, maupun industri halal sebagai suatu ekosistem yang utuh dalam local halal value chain (rantai nilai halal daerah) sebagai langkah yang tepat untuk mengoptimalkan besarnya potensi ekonomi syariah regional.
Demikian hal tersebut disampaikan oleh Gubernur BI, Agus D.W. Martowardojo, dalam acara pembukaan Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) tahun 2018, dengan tema “Peningkatan Peran Pesantren dan Industri Halal dalam Pengembangan Ekonomi Syariah” di Semarang, Rabu, 2 Mei 2018.
Perekonomian Indonesia telah menunjukkan perbaikan di tengah berbagai tantangan yang masih menyelimuti perekonomian global. Ke depan, ekonomi Indonesia diharap dapat tumbuh secara berkelanjutan, seimbang, dan inklusif apabila partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam kegiatan ekonomi dapat lebih ditingkatkan.
Menyikapi hal tersebut, kata Agus, ekonomi dan keuangan syariah dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Di dunia internasional, kinerja ekonomi dan keuangan syariah juga memperlihatkan pertumbuhan yang pesat.
Baca juga: BI: Penghimpunan Zakat 2,5% Dorong Ekonomi Syariah
Pada tahun 2016, volume industri halal global mencapai US$4,15 triliun dan diperkirakan akan meningkat mencapai US$6,78 triliun pada tahun 2022. Indonesia menjadi pangsa terbesar bagi produk industri halal. Pada tahun 2016, volume pasar makanan halal di Indonesia mencapai US$169,7 miliar.
“Kondisi ini menunjukkan besarnya potensi pasar Indonesia bagi produk halal,” ujar Agus Marto.
Untuk mendorong potensi ini, BI telah menyusun blueprint pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang berlandaskan pada tiga fokus strategi utama yakni, pilar pemberdayaan ekonomi syariah, pilar pendalaman pasar keuangan syariah dan pilar riset, asesmen, dan edukasi ekonomi dan keuangan syariah. (*)
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya berencana membeli anak usaha BRI untuk dijadikan penyalur langsung KUR UMKM,… Read More