BI: Jangan Melihat Dollar Rp15.000 Seperti Kiamat
Jakarta — Bank Indonesia (BI) mengaku akan terus mengembangkan industri keuangan digital dengan mendorong industri perbankan berinovasi dan berkolaborasi dengan seluruh industri.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo bahkan menyebut, pihaknya telah memanggil 10 bank untuk membahas dengan serius rencana tersebut agar dapat tercipta ekosistem keuangan digital.
“Kami ketemu dengan 10 bank untuk digitalisasi banking bisa seperti e-wallet dan sebagainya. Kami juga akan seminar dan melakukan integrasi keuangan,” kata Perry pada acara diskusi ekonomi dengan tema “Bank Indonesia Strategy to Strengthen and Grow Indonesia Economy” di The Dharmawangsa Jakarta, Senin 4 Maret 2019.
Selain itu, pihaknya juga terus mendorong perbankan agar berkolaborasi dengan UMKM untuk dapat mengembangkan layanan kepada masyarakat terutama pelaku usaha.
“Dorong UMKM digital banking dari pusat keuangan ekonomi digital fintech linking dengan digital banking dan bangun inovasi anti money laundering,” tambah Perry.
Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mengaku masih terus menyempurnakan regulasi mengenai standar penerapan quick response code (QR Code) bagi industri jasa keuangan nasional. Nantinya, dengan adanya standarisasi tersebut, diharap seluruh indutri jasa keuangan dapat menerapkan keamanan, sistem dan pola yang sama dalam QR Code tersebut.
Sebagai informasi, dalam merancang standar tersebut BI juga terus berkordinasi dan melakukan diskusi intern dengan seluruh industri jasa keuangan dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dalam penerapan QR Code tersebut. (*)
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More