Moneter dan Fiskal

Dongkrak Rupiah, Pemerintah Akan Selektif Dalam Impor

Jakarra — Kebijakan Bank Indonesia untuk menaikan suku bunga acuan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI 7DRR) hingga 50 bps yang menjadi 5,25% guna menahan laju depresiasi Rupiah terlihat kurang efektif. Pasalnya empat hari pasca kenaikan tersebut rupiah masih saja tergerus pada level Rp14.400 per dollar.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan lebih selektif dalam sisi impor nasional serta menggenjot sektor pariwisata guna mendongkrak nilai tukar rupiah dan mengendalikan defisit transaksi berjalan.

“Kita akan terus melakukan kordinasi agar defisit transaksi berjalan semakin mengecil. Dengan mendukung ekspor, pariwisata dan berbagai kegiatan yang bisa menghasilkan devisa bagi negara. Dan pada saat yang sama kita mulai meneliti kebutuhan impor dan apakah kebutuhan itu akan benar benar yang dibutuhkan oleh perekonomian Indonesia,” jelas Sri Mulyani di Kompleks DPR RI, Selasa 3 Juli 2018.

Sri Mulyani menambahkan, Pemerintah akan lebih selektif dan meneliti setiap proyek Pemerintah yang membutuhkan bahan baku atau bahan modal dan apakah mereka betul strategis untuk menunjang perekonomian dalam negeri.

Tak hanya itu, pihaknya juga terus berkoordinasi kepada BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian guna menjaga prinsip kehati-hatian dalam kebijakan guna menstabilkan perekonomian.

“Apabila neraca current account itu menjadi salah satu sumber yang menjadikan sentimen negatif, kita perlu melakukan langkah untuk melakukan koreksi jangka pendek maupun jangka panjang nya termasuk meningkatkan ekspor yang bisa meningkatkan defisa dan mengurangi ketergantungan impor,” tambah Sri Mulyani.

Sebagai informasi, Bank Indonesia (BI) mengumumkan defisit transaksi berjalan di triwulan I 2018 mengalami penurunan. Defisit transaksi berjalan tercatat US$5,5 miliar atau 2,1 persen terhadap PDB, atau lebih rendah dari defisit pada triwulan sebelumnya yang mencapai US$6,0 miliar (2,3 persen dari PDB).

Namun demikian, defisit transaksi berjalan atau current account deficit Indonesia di triwulan I 2018 dibandingkan dengan triwulan I tahun lalu mengalami peningkatan. Pada triwulan I tahun sebelumnya, defisit transaksi berjalan tercatat sebesar US$2,4 miliar atau 1 persen dari PDB nasional.(*)

Suheriadi

Recent Posts

OJK Beberkan 8 Pelanggaran Dana Syariah Indonesia, Apa Saja?

Poin Penting OJK menemukan delapan pelanggaran serius yang merugikan lender, termasuk proyek fiktif, informasi palsu,… Read More

47 mins ago

Meluruskan Penegakan Hukum Tipikor di Sektor Perbankan yang Sering “Bengkok”

Oleh A.Y. Eka Putra, Pemerhati Ekonomi dan Perbankan PENEGAKAN hukum tindak pidana korupsi di sektor… Read More

5 hours ago

Prospek Saham 2026 Positif, Mirae Asset Proyeksikan IHSG 10.500

Poin Penting Mirae Asset menargetkan IHSG 2026 di level 10.500, meski tekanan global dan data… Read More

13 hours ago

Pembiayaan Emas Bank Muamalat melonjak 33 kali lipat

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatat kinerja positif pada pembiayaan kepemilikan emas syariah melalui produk… Read More

14 hours ago

UMP 2026 Tuai Pro Kontra, Kadin Tekankan Pentingnya Jaga Daya Saing Indonesia

Poin Penting Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menilai penetapan UMP 2026 memiliki pro dan… Read More

15 hours ago

Rosan Mau Geber Hilirisasi Kelapa Sawit dan Bauksit di 2026

Poin Penting Realisasi investasi hilirisasi 2025 mencapai Rp584,1 triliun, tumbuh 43,3 persen yoy dan menyumbang… Read More

15 hours ago