Jakrata – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus membangun ekosistem digitalisasi perpajakan dalam mempermudah transaksi. Untuk itu, DJP meluncurkan e-PHBT (Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan) untuk mempermudah notaris pembuat akta tanah melakukan konfirmasi validasi data.
“Selama ini notaris ataupun wakil dari wajib pajak melakukan konfirmasi validasi ke kantor kami yang ada di seluruh Indonesia secara langsung, itu kadang-kadang membutuhkan waktu yang cukup luar biasa lama,” ungkap Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak, Selasa, 19 Juli 2022.
DJP ingin mempermudah dan mempercepat masyarakat untuk mengkonfirmasi validasi SSP PPh PHTB, bukan hanya untuk Wajib Pajak tapi juga bisa dilakukan oleh notaris atau pejabat pembuat akta tanah.
Terlebih, permohonan validasi SSP PPh PHBT melalui e-PHBT akan direspon cepat saat itu juga oleh sistem.
“Jadi yang kami lakukan adalah automatic responses by system jadi tidak ada intervensi orang melakukan pekerjaan apapun juga,” jelas Suryo. (*) Irawati
Poin Penting BGN menindak pelanggaran SOP program MBG, mayoritas berupa penghentian sementara operasional. Mulai dari… Read More
Poin Penting Bank Muamalat dan BMM memberikan santunan untuk 2.026 anak yatim, perlengkapan salat, dan… Read More
Poin Penting Prabowo menekankan pesan persatuan dan saling memaafkan pada Idul Fitri 1447 Hijriah. Presiden… Read More
Poin Penting Kapolri memprediksi puncak arus balik Idul Fitri dimulai 24 Maret 2026. Polri–TNI dan… Read More
Poin Penting Presiden Prabowo akan menunaikan Salat Id di Aceh Tamiang sekaligus meninjau penanganan pascabencana… Read More
Poin Penting Presiden Prabowo mengajak masyarakat menjadikan Idul Fitri sebagai momentum memperkuat kebersamaan. Seluruh elemen… Read More