Moneter dan Fiskal

DJP Klaim Banyak Faktur Pajak Terbit Meski Coretax Bermasalah

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menuai kritikan usai sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax sulit diakses. Namun, DJP mengeklaim bahwa sejumlah Wajib Pajak telah berhasil mendapatkan sertifikat digital untuk faktur pajak.

Berdasarkan data DJP hingga 9 Januari 2025 pukul 18.55 WIB, sebanyak 126.590 Wajib Pajak telah memperoleh sertifikat digital atau sertifikat elektronik untuk menandatangani faktur pajak.

Selain itu, terdapat 34.401 Wajib Pajak yang telah membuat faktur pajak, dengan total 845.514 faktur pajak yang diterbitkan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 236.221 faktur pajak telah divalidasi atau disetujui.

Baca juga: Presiden Prabowo Luncurkan Coretax DJP, Berikut Pengertian dan Cara Login

DJP Pastikan Tak Ada Sanksi Administrasi

Terkait kendala sistem Coretax, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, mengatakan bahwa Wajib Pajak tidak perlu khawatir akan dikenai sanksi administrasi selama masa transisi. Keterlambatan penerbitan faktur pajak maupun pelaporan pajak akibat kendala sistem tidak akan berdampak pada Wajib Pajak.

“DJP memastikan tidak ada beban tambahan kepada Wajib Pajak sebagai akibat penggunaan sistem yang berbeda antara sistem yang selama ini digunakan dengan sistem yang baru,” ujar Dwi dalam keterangan resmi, Jumat, 10 Januari 2025.

DJP Sampaikan Permohonan Maaf

DJP juga meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami Wajib Pajak akibat kendala teknis dalam penggunaan layanan Coretax.

Baca juga: Coretax DJP Alami Kendala Akses, Ditjen Pajak Sampaikan Permohonan Maaf

“Bersama ini kami dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh wajib pajak atas terdapatnya kendala-kendala yang terjadi dalam penggunaan fitur-fitur layanan Coretax DJP,” pungkasnya. (*)

Editor: Yulian Saputra

Irawati

Recent Posts

AI Masuk Fase Baru pada 2026, Fondasi Data Jadi Penentu Utama

Poin Penting Fondasi data kuat krusial agar AI berdampak dan patuh regulasi. Standarisasi platform dan… Read More

21 mins ago

Pemerintah Diskon 50 Persen Iuran JKK dan JKM Pekerja BPU Transportasi

Poin Penting Diskon iuran 50 persen JKK–JKM diberikan pemerintah bagi pekerja BPU sektor transportasi (ojol,… Read More

1 hour ago

Dukung Program Pemerintah, KADIN Buka 1.000 Dapur MBG

Poin Penting KADIN membuka 1.000 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai standar SPPG sebagai dukungan… Read More

2 hours ago

Menko Airlangga Ungkap Arah BBM B50, Ini Jadwal Implementasinya

Poin Penting Pemerintah masih menggunakan BBM B40 pada 2026, sesuai arahan Presiden Prabowo, sambil melanjutkan… Read More

2 hours ago

Memahami Produk Pinjaman Back to Back, Solusi Dana Cepat Tanpa Cairkan Deposito

Poin Penting Skema Back to Back Loan memungkinkan nasabah memperoleh dana tunai dengan menjaminkan deposito… Read More

2 hours ago

Penyaluran Kredit UMKM Masih Tertekan, OJK Ambil Langkah Ini

Poin Penting Kredit UMKM masih turun 0,64 persen per November 2025 akibat tekanan ekonomi global… Read More

2 hours ago