Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) selaku unit eselon satu Kementerian Keuangan, memberikan perluasan mandat kepada PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dalam rangka mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk sektor perumahan rakyat. Perluasan mandat ini bertujuan untuk membantu masyarakat ekonomi kelas bawah melalui peningkatan kapasitas penyaluran pembiayaan perumahan yang berkelanjutan, baik dari sisi supply dan demand.
“Melalui perluasan mandat tersebut, SMF dapat memberi dukungan pembiayaan yang tidak hanya terbatas pada KPR siap huni, tetapi juga pada Kredit Mikro Perumahan dan KPR Sewa Beli agar mampu memfasilitasi lebih banyak masyarakat,” ujar Direktur Hukum dan Humas DJKN Tri Wahyuningsih Retno Mulyani, Jumat, 26 Maret 2021.
Di samping itu, perluasan mandat ini juga membuka peluang SMF untuk mendukung pembiayaan pasokan perumahan melalui kredit konstruksi bekerja sama dengan lembaga penyalur pembiayaan perumahan. Untuk mendukung supply perumahan, SMF turut mempunyai andil pada pembiayaan dan persiapan proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam rangka optimalisasi aset negara.
Lebih lanjut, Tri mengungkapkan bahwa saat ini SMF tengah menjajaki kerja sama dengan salah satu BUMN terkait Program Produk Rumah Keluarga Sejahtera. Melalui program ini, SMF akan menyalurkan pembiayaan sekunder terhadap lembaga keuangan untuk menyediakan kredit mikro yang lebih down to earth bagi masyarakat, sehingga dapat memperbesar akses masyarakat informal atau non fixed income untuk dapat melakukan renovasi dan pengembangan rumah agar dapat lebih layak huni.
“Diharapkan, pemanfaatan hal ini juga dapat mendorong terciptanya multiplier effect yang mendorong pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.
PT SMF sendiri merupakan BUMN yang telah berdiri sejak tahun 2005 di bawah Kementerian Keuangan, yang mengemban tugas sebagai SMV untuk membangun dan mengembangkan Pasar Pembiayaan Sekunder Perumahan. SMF memiliki kontribusi penting dalam menyediakan dana menengah panjang bagi pembiayaan perumahan melalui kegiatan sekuritisasi dan pembiayaan. (*) Steven
Poin Penting Sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan UMP 2026, sesuai PP 49/2025 yang… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan formulasi UMP 2026 telah memasukkan indikator ekonomi seperti inflasi, indeks alfa,… Read More
Poin Penting Modal asing masuk Rp3,98 triliun pada 22–23 Desember 2025, dengan beli bersih di… Read More
Poin Penting Menurut Asuransi Jasindo mobilitas tinggi memicu potensi kecelakaan dan kejahatan, sehingga perlindungan risiko… Read More
Poin Penting Pemerintah menyelamatkan lebih dari Rp6,6 triliun keuangan negara, sebagai langkah awal komitmen Presiden… Read More
Poin Penting Bank Mandiri menerapkan perlakuan khusus kredit bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumut,… Read More