Jakarta – Partai Golkar sepakat untuk mengusung Airlangga sebagai Calon Presiden (Capres) pada 2024. Namun demikian, elektabilitas Airlangga yang tidak masksimal mesti didongkrak. Partai Golkar sendiri berada dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama dengan PPP dan PAN.
“Jika kita bicara Airlangga, sebagai Ketua Umum tentu punya basis pemilih partai yang cukup besar. Dari pemilu sebelumnya kan sekitar 12%, namun demikian, hal itu belum cukup untuk menjamin elektabilitas Pak Airlangga menjadi kompetitif,” ujar Direktur Riset SMRC Deni Irvani, 22 Agustus 2022.
Dalam survei yang digelar oleh SMRC, elektabilitas Airlangga disebut masih belum bersaing dengan kandidat lain. Padahal posisi Airlangga sangat strategis sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan juga Menko Perekonomian RI.
Tren positif Airlangga yakni pada aspek kedikenalan yang mengalami peningkatan, dari 26% (Maret 2021) menjadi 38% (Agustus 2022). Dari yang tahu, hanya 61% yang suka. Kedisukaan Airlangga ini meningkat dari 48% pada Maret 2022.
Dengan aspek keterkenalan tokoh, Airlangga dalam hal ini, disebutkan masih dibawah 50% mesti didongkrak dengan komunikasi politik yang lebih intensif.
“Soal komunikasi politik, sosialisasi, disimpulkan belum efektif untuk menaikan elektabilitas. Awareness masih dibawah 50%. Nah apa yang harus dilakukan, sangat bervariasi, mulai dari penggunaan medsos harus dievaluasi dan strategi komunikasi,” terang Deni.
Masa pemilih ‘jaman now’ begitu bervariasi, dapat dijangkau dari berbagai outlet mulai dari media massa populer maupun media sosial. Para elit politik bersaing dalam memperebutkan perhatian masyarakat. Tidak ketinggalan mereka-mereka yang mengincar kursi Presiden pada Pemilu 2024.
Partai Golkar sendiri sepakat memajukan Airlangga sebagai Capres dari mereka. Namun sampai saat ini belum ada pernyataan resmi tentang Capres dan Cawapres dari KIB. Banyak yang menyarankan, ditengah rendahnya elektabilitas sejumlah elit parpol, mereka bisa menggandeng sosok yang lebih tinggi elektabilitasnya namun tidak memiliki jabatan di partai.
Sementara itu, Pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Suko Widodo menilai rendahnya elektabilitas dan popularitas ketua parpol lebih disebabkan oleh faktor kekurang-dekatan ketua parpol dengan rakyat. Hal itu berdampak pada kesan elitis dari masyarakat pada para ketua parpol. “Sejauh ini, ketua parpol berlaku elitis dan kurang merakyat,” tambahnya.
Parpol juga dinilai belum berhasil mengubah persepsi negatif publik pada politik menjadi persepsi positif. Dalam pandangan Suko, pimpinan partai politik juga belum mampu membangun komunikasi politik yang apik dengan masyarakat. “Selama ini komunikasi politik ketua parpol dengan rakyat kurang intensif,” tambahnya.
Menurut Suko, popularitas dan elektabilitas personal dari ketua partai politik (parpol) tidak begitu penting ketika yang bersangkutan tidak hendak maju dalam kontestasi Pilpres 2024“Bagi ketua parpol yang tidak maju pilpres, elektabilitas tidak penting. Yang penting justru popularitas dan elektabilitas parpol,” ungkapnya.
Suko menilai, rendahnya elektabilitas dan popularitas ketua parpol banyak disebabkan oleh persepsi negatif publik terkait politik. “Rendahnya popularitas dan elektabilitas ketua parpol disebabkan persepsi negatif terhadap politik,” jelasnya. (*)
