Jakarta – Presiden Joko Widodo membeberkan alasan dibalik pemerintah menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat penerima manfaat di Tanah Air.
Hal ini sekaligus menjawab tudingan banyak pihak yang menyebut pembagian bansos syarat akan unsur politis jelang Pilpres 2024.
Jokowi menyebut, penyaluran bantuan baik bansos dan BLT merupakan salah satu langkah pemerintah dalam memitigasi kenaikan harga pangan yang terjadi di hampir semua negara.
Baca juga: Cair Februari 2024, Begini Cara Cek Penerima Bansos BLT Rp600 Ribu
Adapun bansos yang sudah disalurkan kepada masyarakat sejak September 2023 antara lain berupa bantuan beras.
“Ya itu yang pertama kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja, pertama,” ujar Jokowi kepada awak media di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dilansir laman presidenri.go.id, pada Jumat, 2 Februari 2024.
Lanjutnya, bansos juga diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) untuk memperkuat daya beli masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut, fenomena iklim El Nino telah menyebabkan kekeringan panjang yang berimbas pada naiknya harga pangan dunia.
“BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat sehingga diperlukan,” imbuhnya.
Baca juga: Jokowi Rajin Tebar BLT di Masa Kampanye Pemilu 2024, Begini Penjelasan Sri Mulyani
Kepala Negara juga menegaskan bahwa penyaluran bansos telah melewati mekanisme persetujuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurutnya, pemerintah tidak bisa memutuskan hal tersebut secara sendiri.
“Semuanya, sekali lagi, itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR, APBN itu, jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri. Tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita tidak seperti itu,” pungkasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting IHSG menguat 1,46 persen ke 8.632,76, mendorong kapitalisasi pasar BEI naik 1,39 persen… Read More
Poin Penting OJK dan Polda Kalimantan Utara menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di Bank… Read More
Poin Penting IHSG naik 1,46 persen ke level 8.632,76, diikuti kenaikan kapitalisasi pasar 1,39 persen… Read More
Poin Penting NII BTN melonjak 44,49 persen yoy menjadi Rp12,61 triliun pada kuartal III 2025,… Read More
Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More
Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More