Jakarta – Presiden Joko Widodo membeberkan alasan dibalik pemerintah menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat penerima manfaat di Tanah Air.
Hal ini sekaligus menjawab tudingan banyak pihak yang menyebut pembagian bansos syarat akan unsur politis jelang Pilpres 2024.
Jokowi menyebut, penyaluran bantuan baik bansos dan BLT merupakan salah satu langkah pemerintah dalam memitigasi kenaikan harga pangan yang terjadi di hampir semua negara.
Baca juga: Cair Februari 2024, Begini Cara Cek Penerima Bansos BLT Rp600 Ribu
Adapun bansos yang sudah disalurkan kepada masyarakat sejak September 2023 antara lain berupa bantuan beras.
“Ya itu yang pertama kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja, pertama,” ujar Jokowi kepada awak media di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dilansir laman presidenri.go.id, pada Jumat, 2 Februari 2024.
Lanjutnya, bansos juga diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) untuk memperkuat daya beli masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut, fenomena iklim El Nino telah menyebabkan kekeringan panjang yang berimbas pada naiknya harga pangan dunia.
“BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat sehingga diperlukan,” imbuhnya.
Baca juga: Jokowi Rajin Tebar BLT di Masa Kampanye Pemilu 2024, Begini Penjelasan Sri Mulyani
Kepala Negara juga menegaskan bahwa penyaluran bansos telah melewati mekanisme persetujuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurutnya, pemerintah tidak bisa memutuskan hal tersebut secara sendiri.
“Semuanya, sekali lagi, itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR, APBN itu, jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri. Tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita tidak seperti itu,” pungkasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
Jakarta - Inflasi kesehatan atau inflasi medis kini tengah menjadi sorotan sejumlah pihak. Meningkatnya biaya… Read More
Jakarta - PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) bersama Prudence Foundation berkolaborasi dengan UNICEF Indonesia… Read More
Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong keberlanjutan program Kartu Prakerja di masa kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo… Read More
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengemban tugas baru sebagai Ad Interim (tugas sementara) Menteri… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kerugian masyarakat akibat investasi ilegal atau bodong di… Read More
Jakarta - PT Bundamedik Tbk atau Bundamedik Healthcare System (BMHS) sebagai salah satu emiten kesehatan… Read More