Kantor Pelayanan Pajak; Cukai rokok dinaikkan. (Foto: Paulus Yoga)
Rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayar pajak tercermin dari angka tax ratio yang masih di level 11,9%, yang notabene jauh lebih rendah jika dibandingkan negara lain. Rezkiana Nisaputra
Jakarta – Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, membuat rasio pajak (tax ratio) Indonesia lebih rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga lainnya. Padahal, pajak merupakan kewajiban bersama untuk kesejahteraan rakyat.
Pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Dirjen Pajak, Sigit Priadi Pramudito, di Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2015. Menurutnya, sejak 2012 hingga 2014 rasio pajak Indonesia hanya 11,9%, dimana angka tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Singapura 14%, Filipina 12,9%, Thailand 16,5%, dan Malaysia 16,1%.
Dia meminta, agar masyarakat Indonesia dapat sadar akan pajak. Pasalnya, sejauh ini masyarakat cenderung egois dan masih banyak masyarakat yang enggan untuk membayar pajak, sehingga tax ratio Indonesia jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan masyarakat di negara lain yang taat bayar pajak.
“Apakah masyarakat gak sadar kalau pajak untuk kita?. Kita harus malu lah kok tax ratio kita cuma 11,9%. Kok kita gak sadar-sadar, kok kita egois? .Pesan itu ingin saya sampaikan kalau pajak ini bukanlah tugas Direktorat Jendral Pajak (DJP) semata, masyarakat sadar lah,” tegas Sigit.
Masih rendahnya tax ratio di Indonesia harus menjadi tugas bersama dan bagaimana mencari kebijakannya agar rasio pajak bisa lebih baik dengan negara tetangga lainnya. “Saat ini harus mulai disadari, bahwa ini bukan salah DJP saja, bukan saya menghindar, ini tugas bersama. Harus dicari bagaimana kebijakannya,” tukas Sigit.
Dengan begitu, maka rasio pajak akan meningkat yakni dapat mencapai 16% di 2018 mendatang. “Harusnya masyarakat sadar sejak sudah kena pajak. Ini bagaimana tax ratio di 2018 bisa mencapai 16%. Saat 2006 lalu, Wamenkeu (Ani) sangat concern dengan pajak, tentunya ini harus didukung,” tutupnya. (*)
@rezki_saputa
Poin Penting OJK menemukan delapan pelanggaran serius yang merugikan lender, termasuk proyek fiktif, informasi palsu,… Read More
Oleh A.Y. Eka Putra, Pemerhati Ekonomi dan Perbankan PENEGAKAN hukum tindak pidana korupsi di sektor… Read More
Poin Penting Mirae Asset menargetkan IHSG 2026 di level 10.500, meski tekanan global dan data… Read More
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatat kinerja positif pada pembiayaan kepemilikan emas syariah melalui produk… Read More
Poin Penting Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menilai penetapan UMP 2026 memiliki pro dan… Read More
Poin Penting Realisasi investasi hilirisasi 2025 mencapai Rp584,1 triliun, tumbuh 43,3 persen yoy dan menyumbang… Read More