News Update

Direksi BUMN Tetap Dirombak, Rini dan Jokowi Bisa Digugat

Jakarta – Rencana perombakan direksi BUMN dipastikan akan terus berlanjut meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang jajaran kabinetnya membuat kebijakan strategis.

Menanggapi hal itu, mantan aktivis “98, Ade Adriansyah menyatakan, kekuasaan Jokowi sebagai presiden patut dipertanyakan.

“Apabila perombakan direksi BUMN terus berlanjut, artinya Jokowi tidak lagi menjadi tuan, karena sudah tidak dipatuhi perintahnya, bahkan diremehkan oleh bawahannya,” ujar Ade Adriansyah.

Ade menyampaikan hal itu dalam diskusi “Babak Akhir Polemik Rencana Perombakan Direksi BUMN: Siapa Lebih Berkuasa, Jokowi atau Rini” di Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2019.

Selain itu, lanjut dia, presiden juga dinilai telah melakukan pembiaran sehingga berpotensi merusak sendi-sendi tata laksana pemerintahan.

Oleh karena itu, kata dia, masyarakat berhak untuk mengajukan gugatan terhadap Menteri BUMN, bahkan terhadap Presiden yang telah melakukan pembiaran.

“Patut diduga terjadi pelanggaran administrasi. Hal itu juga mengindikasikan adanya abuse of power. Bahkan, apabila direksi dan komisaris yang diganti merasa dirugikan dapat juga melakukan gugatan,” saran mantan aktivis HMI itu.

Selain itu, kata dia, ngototnya Rini melanjutkan rencana perombakan tidak terlepas dari adanya dukungan entitas yang kuat di belakangnya.

“Rini sangat percaya diri karena dukungan yang kuat dari kelompok rente kekuasaan di belakang dia,” ungkapnya.

Sementara itu, peneliti Founding Fathers House, Dian Permata, menyatakan, tidak heran dengan perilaku Rini tersebut.

“Secara historis, DNA Rini itu memang sosok kontroversial. Mulai dari kasus pembelian Sukhoi, BLBi di era Megawati, sampai kasus diboikot oleh DPR,” ujar Dian Permata dalam diskusi yang sama.

Menurutnya, tidak mengherankan bila Rini tetap akan melanjutkan rencananya merombak direksi BUMN, sesuai rencananya. Apalagi dia merasa mempunyai bargain position yang sangat kuat di depan Presiden.

“Dampaknya sangat negatif bagi Presiden Jokowi, publik semakin tidak percaya. Legislatif pun berpotensi semakin melemah dukungannya,” tuturnya.

Seperti diketahui, Rabu (28/8) besok, RUPSLB 5 BUMN mulai digelar. Diawali Bank Mandiri yang akan menggelar RUPSLB pada Rabu (28/8). Disusul BTN (29/8), BNI dan PGN (30/8), dan ditutup BRI (2/9).

Selasa (20/8) pekan lalu, kepada wartawan Rini menyatakan bahwa rencana pergantian direksi BUMN itu tetap akan dikomunikasikan dengan Presiden. “Tunggu aja hasilnya nanti,” ujarnya. (*)

Dwitya Putra

Recent Posts

Ekonomi RI Tumbuh 4,95 Persen di Kuartal III 2024, Airlangga Klaim Ungguli Singapura-Arab

Jakarta – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2024 tercatat sebesar 4,95 persen, sedikit melambat dibandingkan kuartal… Read More

27 mins ago

AXA Mandiri Hadirkan Asuransi Dwiguna untuk Bantu Orang Tua Atasi Kenaikan Biaya Pendidikan

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan biaya pendidikan yang signifikan setiap tahun, dengan… Read More

2 hours ago

Sritex Pailit, Pemerintah Diminta Fokus Berantas Impor Ilegal dan Revisi Permendag 8/2024

Jakarta - Koordinator Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI) Agus Riyanto mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo… Read More

2 hours ago

Jelang Pilpres AS, Harris dan Trump Bersaing Ketat dengan Selisih Suara Tipis

Jakarta - Kandidat Presiden Amerika Serikat, Kamala Harris dan Donald Trump, saat ini tengah bersaing… Read More

3 hours ago

Erick Thohir Godok PP Hapus Kredit UMKM, Fokus pada Petani dan Nelayan

Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah menggodok Peraturan Pemerintah (PP) perihal hapus tagih… Read More

4 hours ago

Simak! Daftar 10 Pekerjaan dengan Gaji Tertinggi di Indonesia

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan rata-rata upah buruh di Indonesia per Agustus 2024… Read More

5 hours ago