Jakarta – PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) melaporkan perubahan kepemilikan saham. Enam dewan direksi kompak memborong saham perseroan sebanyak 9.582.639 saham, pada kisaran harga Rp100-Rp101, dengan total transaksi mencapai Rp958.433.700 dalam Penawaran Umum Terbatas (PUT) VII.
Presiden Direktur Bank KB Bukopin Woo Yeul Lee memborong 6.000.000 saham. Selain itu, Wakil Presiden Direktur Bank KB Bukopin Robby Mondong juga memborong 707.000 saham. Sementara Jajaran Direksi lainnya, Direktur Kepatuhan dan Risiko, Dodi Widjajanto membeli 700.088 saham.
Kemudian ada juga Direktur UKM dan Wholesale, Yohanes Suhardi membeli 367.100 saham. Direktur Bisnis Ritel dan Layanan, Helmi Fakhrudin membeli 308.451 saham. Direktur Keuangan, Seng Hyup Shin membeli 1.500.000 saham.
“Tujuan dilakukannya pembelian saham oleh dewan direksi bank adalah investasi dengan status kepemilikan saham secara langsung dan ikut berpartisipasi menjadi bagian dari perkembangan KB Bukopin kedepannya,” ujar Alt. Corporate Secretary KB Bukopin Yocky Eko Wicaksono dikutip 31 Mei 2023.
Suntikan modal baru ini akan membuat
Bank KB Bukopin semakin siap berkompetisi di layanan industri keuangan Nasional. Bank KB Bukopin memiliki beberapa strategi bisnis yang akan dilaksanakan setelah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) VII, Bank KB Bukopin bertekad tetap konsisten dalam ekspansi kredit baru di segmen Wholesale, UKM dan Retail, serta tambahan investasi pada anak perusahaan yaitu KB Bukopin Syariah dan KB Bukopin Finance.
Strategi ini ditambah lagi dengan adanya dukungan berupa pengembangan digitalisasi TI, diharapkan dalam jangka menengah akan mampu mendorong pertumbuhan bisnis menuju arah yang semakin stabil untuk mencapai profitabilitas yang berkesinambungan. (*)
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More