Perbaiki CAD, Jokowi Tekankan Penerapan Hilirisasi Industri
Jakarta – Upaya Pemerintah dalam mengembangkan dan meningkatkan ekonomi mikro menengah masih menjadi fokus Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam empat tahun terakhir. Kebijakan Pemerintah dalam memangkas suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi salah satu poin yang disampaikan oleh Jokowi dalam pidato kenegaraannya di Kompleks DPR RI Jakarta.
Jokowi menyebut, Pemerintah terus melakukan berbagai langkah terobosan untuk memastikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari yang awalnya 22 persen, saat ini sudah diturunkan menjadi hanya 7 persen,” kata Jokowi di Kompleks DPR RI Jakarta.
Selain itu, Kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) final bagi UMKM juga turut dipangkas dari 1 persen menjadi 0,5 persen agar UMKM dapat lebih cepat naik kelas, sehingga yang kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar, menjadip pengusaha-pengusaha nasional yang kuat dan tangguh.
Baca juga: Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi 5% Ditengah Ketidakpastian Global Luar Biasa
Bagi usaha ultra mikro dan sekaligus sebagai pemberdayaan ekonomi ummat, Pemerintah juga terus menggencarkan pembentukan lembaga keuangan Bank Wakaf Mikro. Sebagai salah satu solusi yang diperlukan, untuk mendukung usaha produktif yang dilakukan ummat dan masyarakat bawah.
“Pemerintah juga melakukan revitalisasi pasar-pasar rakyat agar bisa bersaing dengan pasar-pasar modern dan menjadi wadah bagi UMKM dalam menggerakkan ekonomi lokal,” Tukas Jokowi.(*)
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pengambilalihan PNM dari BPI Danantara untuk dijadikan… Read More
Poin Penting Keamanan OCTO Biz diperkuat dengan sistem berlapis termasuk enkripsi data, autentikasi pengguna, dan… Read More
Poin Penting KB Bank Syariah menghadirkan layanan deposito digital melalui aplikasi BISA Mobile untuk memperluas… Read More
Poin Penting Defisit APBN kuartal I 2026 mencapai Rp240,1 triliun (0,93 persen PDB), lebih tinggi… Read More
Poin Penting: Ketua Banggar DPR menolak pengurangan subsidi BBM karena dinilai membebani masyarakat kecil. Penyesuaian… Read More