Menko Polhukam Mahfud MD/istimewa
Jakarta – Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi dengan santai perihal guguatan yang dilayangkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Indramayu, Panji Gumilang kepada dirinya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat senilai Rp5 triliun.
Dalam gugatannya sendiri, Panji Gumilang meminta ganti rugi materiel sebesar Rp5 triliun kepada Mahfud MD lantaran pelbagai pernyataannya selama ini terkait Ponpes Al Zaytun yang diduga melanggar hukum.
“Biarkan saja, kita layani seperti biasa. Itu masalah kecil, “ kata Mahfud, dikutip, Jumat (21/7).
Baca juga: Panji Gumilang Kuasai 295 Sertifikat Tanah, Diduga Penyalahgunaan Kekayaan Al Zaytun
Ia mengatakan, pihaknya tidak akan terkecoh dengan gugatan yang dinilai untuk mengalihkan perhatian dari dugaan tindak pidana yang mungkin menjerat Panji Gumilang.
Sebaliknya, aparat penegak hukum akan tetap menjalankan proses hukum dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Panji Gumilang.
“Kita tidak akan terkecoh untuk mengalihkan perhatian. Akan tetap diproses dugaan tindak pidana dalam kasus pencucian uang atas aset dan rekening yang kini sudah dibekukan,” terangnya.
Diketahui, Panji menggugat Mahfud ke PN Jakarta Pusat yang terdaftar dengan nomor perkara 445/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.
Tak tanggung-tanggung, pemimpin ponpes tersebut menggugat Mahfud MD senilai Rp5 triliun atas pernyataan Mahfud MD yang dianggap berisi fitnah. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting OJK menegaskan peran penagihan penting menjaga stabilitas industri pembiayaan, namun wajib diatur rinci,… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya sidak dua perusahaan baja di Tangerang yang diduga menghindari pembayaran PPN… Read More
Poin Penting Pembiayaan berkelanjutan Bank Mandiri mencapai Rp316 triliun pada 2025, tumbuh 8% yoy, terdiri… Read More
Poin Penting Aset industri pembiayaan 2025 terkontraksi 0,01 persen, dengan pertumbuhan piutang hanya 0,61 persen,… Read More
Poin Penting Juda Agung resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan, menggantikan Thomas Djiwandono yang menjadi… Read More
Poin Penting Maraknya penagihan intimidatif berdampak pada kebijakan perusahaan pembiayaan, yang kini memperketat prinsip kehati-hatian… Read More