Perbankan

Digitalisasi Tumbuh Pesat, Literasi Keuangan Masih Terhambat

Jakarta – Digitalisasi perbankan Indonesia yang sangat berkembang saat ini khususnya pada ekonomi digital telah menyumbang sebesar 3,7% dari PDB Nasional atau sebesar USD70 miliar pada tahun 2021 berdasarkan data dari INDEF dan menjadi yang terbesar dibandingkan negara ASEAN lainnya.

Digital Economy Researcher INDEF, Nailul Huda menjelaskan, bahwa hal tersebut didorong oleh peningkatan volume transaksi uang elektronik sebesar 5.450,40 juta transaksi dan nominal transaksi uang elektronik sebesar Rp305,44 triliun pada tahun 2021.

“Makanya kalau kita lihat di transaksi uang elektronik dan nominal transaksi uang elektronik itu meningkat eksponensial, nah ini yang terjadi di pembayaran melalui uang elektronik,” ucap Nailul dalam webinar oleh ISEI Jakarta, 21 Juli 2022.

Namun, di samping adanya peningkatan volume dan nominal transaksi uang elektronik, data INDEF menunjukan bahwa masih ada sebanyak 92 juta penduduk dewasa yang dinyatakan unbanked atau tidak memiliki layanan keuangan sama sekali dan 47 juta penduduk dewasa yang termasuk underbanked yaitu penduduk yang memiliki akun bank tetapi tidak menggunakan jasa keuangan lainnya yang menunjukan adanya peluang pertumbuhan digital banking.

“Bahwa digital bank itu kalau bisa mengincar untuk kategori penduduk yang unbanked dan underbanked, jadi ini porsinya masih cukup besar di Indonesia,” ujar Nailul.

Oleh karena itu, akibat dari masih banyaknya penduduk dewasa yang dinyatakan unbanked dan underbanked berdampak pada masih rendahnya literasi keuangan Indonesia. Dimana berdasarkan financial knowledge score, Indonesia hanya memiliki skor 3,7 dan masih berada di bawah skor rata-rata negara OECD yaitu 4,6 dan menduduki ranking 60an dari sisi knowledge yang dinilai relative rendah.

Baca juga : Gubernur BI Klaim Digitalisasi Akan jadi Pilar Penting Indonesia Maju

“Ini sedikit tentang literasi keuangan kita dimana skor di financial knowledge score dari OECD kita skornya 3,7 masih di bawah rata-rata negara OECD dan untuk digital skills kita, dimana menduduki di ranking 60an dari 100an negara, itu kita dari sisi knowledge masih relative rendah,” pungkasnya. 

Sehingga, masalah yang timbul akibat kurangnya literasi keuangan adalah maraknya platform pinjaman online ilegal yang mendominasi hingga 95% atau sebanyak 3.193 platform dan hanya sebanyak 5% atau 149 platform untuk platform pinjaman online yang terdaftar secara resmi hingga tahun 2021. (*) Khoirifa

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Rupiah Babak Belur, Misbakhun Kritik Kebijakan BI yang Konvensional

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai BI masih menggunakan pendekatan konvensional… Read More

54 mins ago

Bank Mandiri Mau Gelar RUPST 29 April 2026, Simak Agenda Lengkapnya

Poin Penting PT Bank Mandiri (Persero) Tbk akan mengadakan RUPST tahun buku 2025 pada 29… Read More

2 hours ago

Siap-Siap! Bea Cukai Buka 300 Formasi CPNS Lulusan SMA Bulan Depan

Poin Penting Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan membuka rekrutmen CPNS untuk 300 lulusan SMA/sederajat… Read More

2 hours ago

Rupiah Terlemah Sepanjang Sejarah, Begini Respons BI

Poin Penting Rupiah ditutup melemah 70 poin (0,41 persen) ke Rp17.105 per dolar AS, menjadi… Read More

2 hours ago

CIMB Perluas Segmen Affluent ASEAN Sejalan Strategi Forward30

Poin Penting CIMB memperluas layanan wealth untuk menangkap pertumbuhan segmen affluent di ASEAN. Strategi ini… Read More

3 hours ago

Cinema XXI (CNMA) Tebar Dividen Jumbo Rp980 Miliar, Ini Jadwal Pembayarannya

Poin Penting CNMA membagikan dividen Rp12 per saham, termasuk dividen interim Rp5 per saham. Pembayaran… Read More

3 hours ago