Poin Penting
- Digitalisasi perlindungan sosial berbasis AI diproyeksikan menghemat anggaran hingga Rp260 triliun.
- Sistem Perlinsos Digital ditargetkan diluncurkan secara nasional pada Oktober 2026.
- Uji coba telah diperluas ke 42 kabupaten/kota di 25 provinsi untuk menguji kesiapan implementasi.
Jakarta – Ketua Koordinasi Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut B. Pandjaitan mengungkapkan sistem digitalisasi perlindungan sosial berbasis artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan membuka potensi efisiensi belanja sekitar Rp170 triliun hingga Rp260 triliun.
Sistem perlinsos digital yang ditargetkan meluncur secara nasional pada Oktober 2026 akan ditinjau langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam proyek percontohan (pilot project) pada Juli mendatang. Adapun hingga saat ini peluasan digitalisasi bansos dilakukan di 42 kabupaten/kota.
“Schedule-nya tadi kami sudah sepakat, nanti kami usul pada Presiden untuk 6, 7, 8, 9 Juli beliau melihat nanti di apakah Surabaya, Banyuwangi dengan Bali, mana yang beliau pilih. Dan kita juga sepakat 42 kabupaten piloting ini kalau bisa akhir Juli mereka sudah menyelesaikan pendaftaran,” ujar Luhut dalam konferensi pers, Rabu, 17 Juni 2026.
Baca juga: Luhut: Perlinsos Digital Berbasis AI Siap Meluncur November 2026
Adapun uji coba diperluas ke 42 kabupaten/kota di 25 provinsi untuk menguji tata kelola, infrastruktur, dan regulasi sebelum penerapan yang lebih luas. Sejak 4 Juni 2026, uji coba terbatas berjalan di Surabaya dan seluruh Bali, mencakup 9 kecamatan dan 14 kelurahan/desa.
Per 16 Juni 2026, lebih dari 6.100 KK telah mendaftar melalui portal, dibantu lebih dari 700 agen pendamping yang terdiri dari ASN, petugas PKH/TKSK, tokoh masyarakat, PKK, dan Dasawisma.
Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan, menjadi dasar bagi perluasan layanan ke 42 kabupaten/kota.
Efisiensi Bergantung pada Ketepatan Data
Dalam jangka panjang, perbaikan ketepatan sasaran diproyeksikan membuka potensi efisiensi belanja sekitar Rp170 triliun hingga Rp260 triliun, setara USD10 miliar hingga USD15 miliar.
Angka tersebut merupakan estimasi strategis, bukan penghematan yang telah terealisasi, dan masih bergantung pada kualitas data serta keberhasilan perluasan. Setiap perubahan data wajib memiliki jejak audit yang jelas.
Baca juga: Jadi Polemik, Sri Mulyani Beberkan Pos Anggaran Perlinsos Senilai Rp479 Triliun
Program ini merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian/lembaga di bawah KPTDP, melibatkan Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Menteri PANRB, Menteri Komdigi, Menteri Bappenas, Mendagri, Mensos, dan pimpinan instansi lain, termasuk yang menangani kependudukan, keuangan negara, sistem pembayaran, statistik, pertanahan, ketenagakerjaan, keamanan siber, dan pencegahan korupsi. (*)
Editor: Yulian Saputra
