Digitalisasi Jangkau Akses Keuangan Perempuan, Hingga UMKM

Jakarta – Bank Dunia mencatat 1,7 miliar orang di dunia masih kesulitan mengakses layanan keuangan. Hal itu disebabkan masih minimnya literasi, keterbatasan pada infrastruktur, persepsi tidak dibutuhkannya pembiayaan, informasi yang asimetris, masalah kepemilikan dokumen legal hingga keamanan siber. Transformasi digital kemudian diyakini sebagai salah satu solusi dalam meningkatkan akses keuangan yang menjangkau kaum perempuan, kaum muda, dan UMKM guna mewujudkan pertumbuhan yang inklusif sebagai upaya mendorong pemulihan ekonomi pascapandemi.

Hal ini mengemuka dalam seminar internasional “Digital Transformation for Financial Inclusion of Women, Youth, and MSMEs to Promote Inclusive Growth” yang diselenggarakan Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia (BI) pada Rabu, 11 Mei 2022 secara daring dan luring bertempat di Bali. Seminar internasional ini merupakan kegiatan pengantar bagi penyelenggaraan 2nd Plenary Meeting of The Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) yang menjadi rangkaian kegiatan Presidensi G20 yang diselenggarakan mulai hari ini, 12 Mei hingga 13 Mei 2022.

“Digitalisasi merupakan game changer untuk membangun akses keuangan yang lebih inklusif. Terdapat tiga langkah penting untuk mengatasi tantangan UMKM berupa keterbatasan kemampuan ekonomi, literasi keuangan, dan akses infrastruktur digital. Langkah pertama melalui pemberdayaan ekonomi, termasuk bagi perempuan untuk menjadi pengusaha mikro. Kedua adalah peningkatan kapasitas, produktivitas, literasi dan pengelolaan keuangan melalui edukasi yang didukung inovasi dan digitalisasi proses bisnis sehingga UMKM lebih berdaya dan kompetitif. Ketiga adalah harmonisasi kebijakan, antara lain melalui dukungan BI terhadap UU Cipta Kerja yang merupakan regulasi penyederhanaaan proses perizinan dan mendukung ekosistem UMKM dan e-commerce untuk mendorong akses UMKM ke pasar domestik dan global,” ujar Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa selama ini perempuan masih terkendala masalah jaminan, sementara lembaga pembiayaan cenderung memandang sebelah mata kaum muda, dan UMKM sulit mengakses pembiayaan. “Kondisi ini perlu mendapat perhatian dan respons kebijakan. Digitalisasi inklusi keuangan, sebagai salah satu agenda Presidensi Indonesia G20 2022, dapat berperan banyak untuk mengatasi masalah tersebut,” terangnya.

Sejalan dengan hal itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati menyampaikan, dengan populasi dan perannya yang besar di UMKM, perempuan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Indonesia telah memiliki berbagai program untuk meningkatkan kesetaraan gender, kewirausahaan, dan keuangan inklusif, antara lain melalui pelatihan kewirausahaan bagi perempuan serta desa ramah perempuan-anak, dan kerangka pengaturan yang meliputi strategi nasional inklusi keuangan perempuan, serta regulasi yang mendukung wirausaha perempuan, dan peningkatan akses kredit UMKM. (*) Steven Widjaja