Perbankan

Diduga Dapat Tekanan dari Internal, Dirut BRK Syariah Mengundurkan Diri

Jakarta – Direktur Utama (Dirut) Bank Riau Kepri (BRK) Syariah Andi Buchari, mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri tersebut dinyatakan pada pada Kamis (1/6/2023) lalu, setelah menjabat selama empat tahun.

Hal tersebut dibenarkan oleh sumber Infobanknews. Benar, namun efektifnya berdasarkan surat dan anggaran dasar 30 hari setelah pengajuan mundur yaitu tepat 1 Juli 2023,” ujarnya seperti dikutip 6 Juni 2023.

Belum ada kepastian mengapa Andi Buchari mengundurkan diri dari kursi Direktur Utama BRK Syariah. Namun demikian, menurut sumber yang diterima Infobanknews menyebutkan bahwa pengunduran diri Andi diduga karena adanya tekanan dari internal.

Masih dari sumber Infobanknews, untuk keputusan pemilihan Dirut baru akan dilakukan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam hal ini, nantinya para pemegang saham terutama pemerintah daerah setempat akan membentuk Panitia Seleksi (Pansel).

“Untuk RUPS, menurut tim hukum terbatas pada pembentukan pansel pemilihan Dirut baru. Untuk melakukan pemilihan, bersama KRN. Pansel dibentuk berdasarkan RUPSLB yang akan dilaksanakan,” tegasnya.

Andi Buchari pun sempat menyampaikan pesannya, bahwa tugas utama sebagai pemimpin di BRK Syariah sudah usai, dan diharapkan pemimpin baru yang akan menggantikannya dapat melanjutkan tongkat estafet yang selama ini dipegangnya.

“Menurut beliau, tugas utamanya sudah selesai mengantarkan BRK untuk konversi. Sekarang diharapkan ada estafet yang diteruskan dari internal BRK Syariah sendiri,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala OJK Riau Muhamad Lutfi mengatakan, pengunduran diri seorang Dirut adalah hak pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar perusahaan. Hal ini dapat terjadi pada semua perusahaan, termasuk bank.

“Ini adalah persoalan internal bank yang penyelesaiannya juga dialkukan secara internal. OJK konsen pada sisi prudensialnya,” ujarnya.

Karena itu OJK telah melakukan komunikasi dengan Pengurus Satuan Pengawas (PSP) dan pada Sabtu (3/6/2023). OJK pun memanggil seluruh Direksi dan Komisaris untuk memastikan bahwa operasional dan layanan bank dapat berjalan normal.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Riau memberikan tanggapan terkait informasi pengunduran diri Direktur Utama BRK Syariah, Andi Buchari. Asisten II Setdaprov Riau M Job Kurniawan, menyatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan resmi mengenai pengunduran diri tersebut.

Menurutnya pemprov belum dapat membuat keputusan atau tanggapan yang lebih jelas terkait hal ini. Dia menyatakan bahwa pengunduran diri Direktur Utama BRK Syariah merupakan peristiwa yang membutuhkan evaluasi dan pertimbangan yang matang.

Pemerintah Provinsi akan melakukan upaya yang diperlukan untuk memastikan kelancaran dan stabilitas BRK Syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Recent Posts

Ekonomi RI Tumbuh 4,95 Persen di Kuartal III 2024, Airlangga Klaim Ungguli Singapura-Arab

Jakarta – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2024 tercatat sebesar 4,95 persen, sedikit melambat dibandingkan kuartal… Read More

1 hour ago

AXA Mandiri Hadirkan Asuransi Dwiguna untuk Bantu Orang Tua Atasi Kenaikan Biaya Pendidikan

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan biaya pendidikan yang signifikan setiap tahun, dengan… Read More

3 hours ago

Sritex Pailit, Pemerintah Diminta Fokus Berantas Impor Ilegal dan Revisi Permendag 8/2024

Jakarta - Koordinator Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI) Agus Riyanto mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo… Read More

3 hours ago

BEI Beberkan Dampak Pemilu AS hingga Hapus Kredit UMKM ke Pergerakan IHSG

Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan lalu di periode 28 Oktober hingga 1… Read More

4 hours ago

Jelang Pilpres AS, Harris dan Trump Bersaing Ketat dengan Selisih Suara Tipis

Jakarta - Kandidat Presiden Amerika Serikat, Kamala Harris dan Donald Trump, saat ini tengah bersaing… Read More

4 hours ago

Erick Thohir Godok PP Hapus Kredit UMKM, Fokus pada Petani dan Nelayan

Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah menggodok Peraturan Pemerintah (PP) perihal hapus tagih… Read More

5 hours ago