Didominasi Nasabah Multifinance, Debitur Berisiko Tinggi Capai 69,9%

Jakarta – PT Pefindo Biro Kredit (PBK) atau IdScore mengungkapkan tahun ini angka debitur high risk dan very high risk mencapai 69,9%. Padahal pada Desember 2020, jumlah debitur low risk dan average risk dibandingkan high risk dan very high risk masih 50 :50.

Direktur Utama PEFINDO Biro Kredit Yohanes Arts Abimanyu mengatakan, debitur high risk dan very high risk memang mengalami peningkatan di tahun 2021. Berdasarkan data IdScore, secara industri, debitur berisiko tinggi ini mengalami kenaikan signifikan di segmen multifinance. Segmen ini yang cukup mendominasi bila dibandingkan perbankan maupun financial technology (fintech) peer to peer (P2P) lending.

“Segmen ini mengalami peningkatan dari bulan-bulan sebelumnya. Artinya kualitas debitur yang masuk ke industri multifinane itu mengalami pemburukan, ujarnya dalam diskusi dengan media massa, Kamis, 21 Oktober 2021.

Terlepas dari itu Abimanyu mengatakan, saat ini permintaan atau inquiry credit score dan informasi perkreditan ke pihaknya mulai meningkat. Ini selaras dengan tren pertumbuhan permintaan pembiayaan.

“Perbankan, fintech, dan multifinance banyak melakukan pengecekan ke kami. Inquiry meningkat. Ini menandakan sudah mulai ada peningkatan perkereditan. Di kami mulai ada peningkatan pemintaan informasi perkreditan nih,” terangnya.

Di tengah tren kenaikan permintaan kredit, IdScore trus mendorong lembaga keuangan pemberi kredit atau penyedia jasa pembiayaan untuk tetap melakukan mitigasi risiko secara prudent. Salah satu caranya adalah dengan melakukan pengecekan credit scoring atau track record kelayakan debitur. Hal ini penting dilakukan untuk mengantisipasi kredit bermasalah.

IdScore sendiri menyediakan layanan informasi perkreditan dengan dukungan data perkreditan nasioal dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk juga lembaga keuangan non-pelapor SLIK, telah menghimpun database IdScore terdiri dari 90 juta data perkreditan debitur dengan 140 juta fasilitas. (Ari Astriawan)