Analisis

Dibayangi Defisit, Mampukah Wimboh Hemat Rp1 Triliun?

JAJARAN “kabinet” Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) sudah lengkap yang terdiri dari satu Ketua DK OJK, enam Anggota DK OJK dan dua Anggota DK OJK Ex-Officio yang mewakili Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Susunan “kabinet” DK OJK yang dipimpin Wimboh Santoso untuk periode 2017-2022 ini memiliki program prioritas salah satunya efisiensi dalam menggunakan anggaran sebagai bentuk akuntabilitas di lembaga independen tersebut.

Efisiensi yang dilakukan Wimboh akan dilakukan di segala bidang mulai dari sisi operasional seperti membatasi perjalanan dinas hingga penghematan dari sisi pengeluaran biaya untuk Sumber Daya Manusia (SDM). Efisiensi penting dilakukan agar OJK dapat lebih fokus pada pengawasan kepada industri jasa keuangan. Langkah yang dilakukan Wimboh di OJK ini juga sejalan dengan janji Wimboh yang akan mengupayakan agar anggaran lembaganya tidak mengandalkan anggaran negara (APBN).

Yang menjadi perhatian saat ini yakni terkait dengan penghematan dari sisi pengeluaran biaya untuk SDM. Menurut Wimboh, dirinya akan mengurangi sejumlah pejabat di tingkat deputi komisioner. OJK akan lebih mengoptimalkan SDM yang ada dengan memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang penting, mengingat dalam struktur kelembagaan di OJK sendiri terlihat cukup gemuk dengan keberadaan 17 deputi komisioner atau setingkat dirjen.

“Ekspektasi stakeholders terhadap kinerja OJK mengharuskan OJK lebih efektif dalam bekerja dan efisien menggunakan anggaran sebagai bentuk akuntabilitas keuangan OJK,” ucap lelaki yang punya perjalanan karier mentereng di bank sentral itu.

Perampingan pejabat ditingkat deputi komisioner ini bukan hanya sebagai bentuk efisiensi OJK saja, namun kata dia, hal ini juga bertujuan untuk mempercepat proses dalam pengambilan keputusan dengan tetap menjaga kualitas dan manfaatnya yang akan dirasakan oleh masyarakat. Namun sayang, dirinya belum bisa merinci berapa jumlah deputi yang akan dipangkas dari 17 deputi komisioner yang ada saat ini. “Kita mungkin memerlukan deputi komisioner lebih sedikit dari sekarang‎,” katanya. (Bersambung ke halaman berikutnya)

Page: 1 2 3 4

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Askrindo dan Pemkab Bone Bersinergi Perkuat Pelindungan Risiko dari Aset hingga Usaha Mikro

Poin Penting Askrindo menjalin kerja sama dengan Pemkab Bone untuk penjaminan suretyship dan asuransi umum… Read More

38 seconds ago

Hadirkan Fasilitas Kesehatan Premium, BRI Life dan RS Awal Bros Jalin Kolaborasi Strategis

Poin Penting BRI Life dan RS Awal Bros Group meresmikan fasilitas rawat inap premium The… Read More

20 mins ago

Jamkrindo Bukukan Laba Bersih Rp1,05 Triliun pada 2025

Poin Penting Jamkrindo membukukan laba sebelum pajak Rp1,28 triliun dan laba bersih Rp1,05 triliun di… Read More

55 mins ago

FTSE Russell Pertahankan Status Pasar Modal RI, Begini Respons OJK

Poin Penting Status Indonesia tetap di kategori Secondary Emerging Market versi FTSE Russell dan tidak… Read More

1 hour ago

Kaspersky Catat Pertumbuhan Positif 2025, Target Double Digit di 2026

Poin Penting Ancaman siber di Indonesia meningkat tajam pada 2025, dengan jutaan serangan berhasil diblokir… Read More

1 hour ago

Rupiah Dibuka Melemah, Pelaku Pasar Ragu Gencatan Senjata AS-Iran Bertahan

Poin Penting Rupiah dibuka melemah ke Rp17.035 per dolar AS, tertekan penguatan dolar AS. Sentimen… Read More

2 hours ago