JAJARAN “kabinet” Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) sudah lengkap yang terdiri dari satu Ketua DK OJK, enam Anggota DK OJK dan dua Anggota DK OJK Ex-Officio yang mewakili Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Susunan “kabinet” DK OJK yang dipimpin Wimboh Santoso untuk periode 2017-2022 ini memiliki program prioritas salah satunya efisiensi dalam menggunakan anggaran sebagai bentuk akuntabilitas di lembaga independen tersebut.
Efisiensi yang dilakukan Wimboh akan dilakukan di segala bidang mulai dari sisi operasional seperti membatasi perjalanan dinas hingga penghematan dari sisi pengeluaran biaya untuk Sumber Daya Manusia (SDM). Efisiensi penting dilakukan agar OJK dapat lebih fokus pada pengawasan kepada industri jasa keuangan. Langkah yang dilakukan Wimboh di OJK ini juga sejalan dengan janji Wimboh yang akan mengupayakan agar anggaran lembaganya tidak mengandalkan anggaran negara (APBN).
Yang menjadi perhatian saat ini yakni terkait dengan penghematan dari sisi pengeluaran biaya untuk SDM. Menurut Wimboh, dirinya akan mengurangi sejumlah pejabat di tingkat deputi komisioner. OJK akan lebih mengoptimalkan SDM yang ada dengan memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang penting, mengingat dalam struktur kelembagaan di OJK sendiri terlihat cukup gemuk dengan keberadaan 17 deputi komisioner atau setingkat dirjen.
“Ekspektasi stakeholders terhadap kinerja OJK mengharuskan OJK lebih efektif dalam bekerja dan efisien menggunakan anggaran sebagai bentuk akuntabilitas keuangan OJK,” ucap lelaki yang punya perjalanan karier mentereng di bank sentral itu.
Perampingan pejabat ditingkat deputi komisioner ini bukan hanya sebagai bentuk efisiensi OJK saja, namun kata dia, hal ini juga bertujuan untuk mempercepat proses dalam pengambilan keputusan dengan tetap menjaga kualitas dan manfaatnya yang akan dirasakan oleh masyarakat. Namun sayang, dirinya belum bisa merinci berapa jumlah deputi yang akan dipangkas dari 17 deputi komisioner yang ada saat ini. “Kita mungkin memerlukan deputi komisioner lebih sedikit dari sekarang,” katanya. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Poin Penting Menkeu Purbaya akui miskomunikasi, sebagian pengadaan motor listrik untuk SPPG ternyata sempat disetujui.… Read More
Poin Penting Livin’ by Mandiri hadirkan QR antarnegara di Korea Selatan, memungkinkan transaksi QRIS tanpa… Read More
Poin Penting Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 menjadi 4,7 persen dari 4,8… Read More
Grab resmi memperkenalkan 13 fitur berbasis kecerdasan buatan dalam ajang tahunan GrabX 2026.Peluncuran GrabX 2026… Read More
Poin Penting Temuan PBB menyebutkan peluru yang menewaskan prajurit TNI pada 29 Maret ditembakkan dari… Read More
Poin Penting BI mencatat DPK valas Februari 2026 sebesar Rp1.367,2 triliun, relatif stabil dibanding Januari,… Read More