Analisis

Dibayangi Defisit, Mampukah Wimboh Hemat Rp1 Triliun?

JAJARAN “kabinet” Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) sudah lengkap yang terdiri dari satu Ketua DK OJK, enam Anggota DK OJK dan dua Anggota DK OJK Ex-Officio yang mewakili Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Susunan “kabinet” DK OJK yang dipimpin Wimboh Santoso untuk periode 2017-2022 ini memiliki program prioritas salah satunya efisiensi dalam menggunakan anggaran sebagai bentuk akuntabilitas di lembaga independen tersebut.

Efisiensi yang dilakukan Wimboh akan dilakukan di segala bidang mulai dari sisi operasional seperti membatasi perjalanan dinas hingga penghematan dari sisi pengeluaran biaya untuk Sumber Daya Manusia (SDM). Efisiensi penting dilakukan agar OJK dapat lebih fokus pada pengawasan kepada industri jasa keuangan. Langkah yang dilakukan Wimboh di OJK ini juga sejalan dengan janji Wimboh yang akan mengupayakan agar anggaran lembaganya tidak mengandalkan anggaran negara (APBN).

Yang menjadi perhatian saat ini yakni terkait dengan penghematan dari sisi pengeluaran biaya untuk SDM. Menurut Wimboh, dirinya akan mengurangi sejumlah pejabat di tingkat deputi komisioner. OJK akan lebih mengoptimalkan SDM yang ada dengan memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang penting, mengingat dalam struktur kelembagaan di OJK sendiri terlihat cukup gemuk dengan keberadaan 17 deputi komisioner atau setingkat dirjen.

“Ekspektasi stakeholders terhadap kinerja OJK mengharuskan OJK lebih efektif dalam bekerja dan efisien menggunakan anggaran sebagai bentuk akuntabilitas keuangan OJK,” ucap lelaki yang punya perjalanan karier mentereng di bank sentral itu.

Perampingan pejabat ditingkat deputi komisioner ini bukan hanya sebagai bentuk efisiensi OJK saja, namun kata dia, hal ini juga bertujuan untuk mempercepat proses dalam pengambilan keputusan dengan tetap menjaga kualitas dan manfaatnya yang akan dirasakan oleh masyarakat. Namun sayang, dirinya belum bisa merinci berapa jumlah deputi yang akan dipangkas dari 17 deputi komisioner yang ada saat ini. “Kita mungkin memerlukan deputi komisioner lebih sedikit dari sekarang‎,” katanya. (Bersambung ke halaman berikutnya)

Page: 1 2 3 4

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Bank Dunia Pangkas Pertumbuhan Ekonomi RI 2026 jadi 4,7 Persen

Poin Penting World Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 4,7 persen pada 2026, turun… Read More

4 mins ago

Ahli Usul RUU Perampasan Aset Difokuskan Jerat Pejabat Publik

Poin Penting: Para pakar meminta RUU Perampasan Aset dibatasi untuk kejahatan serius dan fokus pada… Read More

28 mins ago

Bank Amar Bidik UMKM untuk Perkuat Ekonomi Digital

Poin Penting Bank Amar fokus pada UMKM untuk memperluas akses pembiayaan digital dan mendorong pertumbuhan… Read More

56 mins ago

IHSG Sesi I Ditutup Melemah ke 7.268, Sektor Industri Pimpin Pelemahan

Poin Penting IHSG melemah tipis 0,15% ke level 7.268,03 pada penutupan sesi I perdagangan (9/4).… Read More

2 hours ago

Prabowo: Biaya Haji 2026 Turun Rp2 Juta Meski Harga Avtur Naik

Poin Penting Pemerintah memastikan biaya haji 2026 turun Rp2 juta meski harga avtur naik. Kenaikan… Read More

3 hours ago

Menimbang Kriteria Calon Dirut BEI

Oleh Paul Sutaryono PADA 25 Maret 2026, Mahkamah Agung telah resmi melantik Friderica Widyasari Dewi… Read More

3 hours ago