Analisis

Dibayangi Defisit, Mampukah Wimboh Hemat Rp1 Triliun?

JAJARAN “kabinet” Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) sudah lengkap yang terdiri dari satu Ketua DK OJK, enam Anggota DK OJK dan dua Anggota DK OJK Ex-Officio yang mewakili Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Susunan “kabinet” DK OJK yang dipimpin Wimboh Santoso untuk periode 2017-2022 ini memiliki program prioritas salah satunya efisiensi dalam menggunakan anggaran sebagai bentuk akuntabilitas di lembaga independen tersebut.

Efisiensi yang dilakukan Wimboh akan dilakukan di segala bidang mulai dari sisi operasional seperti membatasi perjalanan dinas hingga penghematan dari sisi pengeluaran biaya untuk Sumber Daya Manusia (SDM). Efisiensi penting dilakukan agar OJK dapat lebih fokus pada pengawasan kepada industri jasa keuangan. Langkah yang dilakukan Wimboh di OJK ini juga sejalan dengan janji Wimboh yang akan mengupayakan agar anggaran lembaganya tidak mengandalkan anggaran negara (APBN).

Yang menjadi perhatian saat ini yakni terkait dengan penghematan dari sisi pengeluaran biaya untuk SDM. Menurut Wimboh, dirinya akan mengurangi sejumlah pejabat di tingkat deputi komisioner. OJK akan lebih mengoptimalkan SDM yang ada dengan memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang penting, mengingat dalam struktur kelembagaan di OJK sendiri terlihat cukup gemuk dengan keberadaan 17 deputi komisioner atau setingkat dirjen.

“Ekspektasi stakeholders terhadap kinerja OJK mengharuskan OJK lebih efektif dalam bekerja dan efisien menggunakan anggaran sebagai bentuk akuntabilitas keuangan OJK,” ucap lelaki yang punya perjalanan karier mentereng di bank sentral itu.

Perampingan pejabat ditingkat deputi komisioner ini bukan hanya sebagai bentuk efisiensi OJK saja, namun kata dia, hal ini juga bertujuan untuk mempercepat proses dalam pengambilan keputusan dengan tetap menjaga kualitas dan manfaatnya yang akan dirasakan oleh masyarakat. Namun sayang, dirinya belum bisa merinci berapa jumlah deputi yang akan dipangkas dari 17 deputi komisioner yang ada saat ini. “Kita mungkin memerlukan deputi komisioner lebih sedikit dari sekarang‎,” katanya. (Bersambung ke halaman berikutnya)

Page: 1 2 3 4

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Berpotensi Dipercepat, LPS Siap Jalankan Program Penjaminan Polis pada 2027

Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More

11 hours ago

Program Penjaminan Polis Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Industri Asuransi

Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More

12 hours ago

Promo Berlipat Cicilan Makin Hemat dari BAF di Serba Untung 12.12

Poin Penting BAF gelar program Serba Untung 12.12 dengan promo besar seperti diskon cicilan, cashback,… Read More

14 hours ago

BNI Dorong Literasi Keuangan dan UMKM Naik Kelas Lewat Partisipasi di NFHE 2025

Poin Penting BNI berpartisipasi dalam NFHE 2025 untuk memperkuat literasi keuangan dan mendorong kesehatan finansial… Read More

15 hours ago

wondr BrightUp Cup 2025 Digelar, BNI Perluas Dukungan bagi Ekosistem Olahraga Nasional

Poin Penting BNI menggelar wondr BrightUp Cup 2025 sebagai ajang sportainment yang menggabungkan ekshibisi olahraga… Read More

15 hours ago

JBS Perkasa dan REI Jalin Kerja Sama Dukung Program 3 Juta Rumah

Poin Penting JBS Perkasa dan REI resmi bekerja sama dalam penyediaan pintu baja Fortress untuk… Read More

18 hours ago